logo
×

Senin, 29 Juni 2020

Dinilai Ugal-ugalan Jadi Menteri, Badko HMI Sumut Desak Erick Thohir Dicopot

 Dinilai Ugal-ugalan Jadi Menteri, Badko HMI Sumut Desak Erick Thohir Dicopot


DEMOKRASI.CO.ID - Badan Koordinasi (Badko) HMI Sumut meminta Menteri BUMN, Erick Thohir, untuk dicopot dari jabatannya. Sebab, mereka menilai Erick Thohir telah ugal-ugalan dalam mengemban jabatannya sebagai Menteri BUMN.

“Kami perhatikan sejak awal menjadi menteri, banyak kebijakan Pak Erick yang ugal-ugalan. Untuk itu kita minta beliau segera mengundurkan diri, kalau tidak ya dicopot saja,” ujar Ketua Umum Badko HMI Sumut, M. Alwi Hasbi Silalahi, Senin (29/6).

Hasbi kemudan menjelaskan beberapa kejanggalan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan Erick Thohir, khususnya pengangkatan direksi BUMN. Dia mencontohkan pengangkatan orang yang diduga warga negara asing (WNA) menjadi direksi di BUMN.

“Kami melihat beberapa kali beliau membuat kontroversi saat mengangkat direksi di BUMN. Teranyar soal kabar diangkatnya oknum WNA menjadi salah satu direksi BUMN. Kami nilai ini kesalahan besar,” tegas Hasbi, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

WNA yang dimaksud Hasbi adalah Antonius Rainier Haryanto, yang menjabat sebagai Direksi Transformasi Bisnis PT Pertamina Bina Medika atau Pertamedika. Dia dikabarkan merupakan WNA asal Australia yang berdarah Indonesia.

Menurut Hasbi, pengangkatan WNA ini janggal karena menilai masih banyak warga negara Indonesia (WNI) yang juga berkompeten untuk mengisi posisi itu. Dia kemudian menyebut Erick tidak memprioritaskan WNI dalam mengambil kebijakan.

“Kalau alasannya berkompeten, saya yakin WNI kita juga pasti ada yang berkompeten. Ini kan persoalan memprioritaskan putra-putri terbaik bangsa atau tidak. Berarti kan tidak. Sampai hari ini kami menilai tidak ada alasan apa pun untuk tidak memprioritaskan WNI untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan termasuk BUMN,” jelas Hasbi.

Kejanggalan selanjutnya, menurut Hasbi, adalah direksi BUMN yang rangkap jabatan. Hal ini menurutnya menjadikan pengelolaan suatu BUMN menjadi tidak maksimal.

“Kemarin Ombudsman juga memaparkan adanya dugaan 397 direksi yang rangkap jabatan. Kalau terjadi seperti ini sudah jelas mereka bekerja kurang maksimal. Karena tidak fokus pada satu pekerjaan saja. Dampaknya pengelolaan BUMN menjadi kurang baik,” imbuh Hasbi.

Berbagai kejanggalan tersebut yang menurut Hasbi menggambarkan gagalnya Erick Thohir dalam memimpin Kementerian BUMN. Untuk itu, kembali Hasbi meminta agar Erick untuk dicopot.

“Yang saya sampaikan tadi adalah beberapa hal kecil dari kinerja Pak Erick yang kami nilai akan merusak tata kelola kementerian BUMN. Untuk itu, sekali lagi kami minta agar Pak Erick segera dicopot dari posisinya,” tandasnya.[rmol]
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: