Notification

×

Iklan

Iklan

Fahri Hamzah: Baru Melihat Presiden Marah Rada Serius, Meskipun Sebenarnya Kemarahan Dipandu Teks

Selasa, 30 Juni 2020 | 04:50 WIB Last Updated 2020-06-29T21:50:08Z

DEMOKRASI.CO.ID - Fahri Hamzah merasa ada kejanggalan dalam video Presiden Jokowi marah-marah kepada para menteri dan pimpinan lembaga.

Pasalnya, video itu baru diunggah ke akun berbagi video Sekretariat Presiden setelah 10 hari berlalu.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu melalui keterangan tertulisnya, Senin (29/6/2020).

“Nyaris sepuluh hari itu tidak ada bocoran sama sekali?” katanya.

Apalagi, momen tertutup itu bukan saja diikuti para menteri, tapi juga pimpinan lembaga negara yang bukan ‘anak buah’ Jokowi.

“Karena ada Gubernur BI, juga pimpinan-pimpinan lembaga yang afiliat dengan kerja-kerja eksekutif,” sambungnya.

Kendati demikian, eks politisi PKS ini mengaku cukup kasihan dengan Jokowi.

“Saya, terus terang baru melihat presiden marah rada serius (karena tidak pegang teks), meskipun sebenarnya itu, kemarahan yang dipandu dengan teks,” katanya.

“Saya kasihan juga melihat presiden bisa frustasi seperti itu,” lanjut Fahri.

Politisi asal NTB ini mengatakan, banyak sekali respons tentang cara lembaga kepresidenan dalam mengelola lembaga negara.

Kebetulan dirinya pernah mempelajari dan juga hampir dua puluh tahun terlibat dengan pemerintahan.

Pertama-tama, Fahri tidak setuju dengan istilah penggunaan rapat sebenarnya.

Sebab, eksekutif atau presiden itu tidak memerlukan rapat. Presiden mungkin boleh berkonsultasi, tetapi bukan mengadakan rapat.

“Dia (presiden) enggak perlu rapat, karena rakyat yang memilih dan dia sendiri diruang eksekutif itu. Dia yang memimpin, apalagi dalam sistem presidential. Ini bukan sistem parlementer,” paparnya.

Dalam sistem parlementer, lanjut Fahri, Perdana Menteri sebagai kepala eksekutif kerap rapat dengan anggota parlemen.

Pasalnya, PM dipilih oleh koalisi parlemen jadinya disebut dengan parlementarisme.

Sementara itu, kalau eksekutif dalam sistem presidensialisme yang tidak dipilih oleh parlemen atau dipilih langsung oleh rakyat, tidak perlu rapat dan presiden bisa memutuskan sendiri.

“Kalau koordinasi oke, tetapi pada dasarnya meng-entertain istilah rapat di dalam pemerintahan itu menurut saya tidak terlalu perlu dan buang-buang waktu,” ujarnya.

“Sama juga kalau rapatnya dengan anak buah (menteri). Buat apa?” jelas dia.

Menurutnya, semua menteri jelas dipilih langsung oleh Presiden.

“(Menteri) Diajak rapat? Pecat aja kalau enggak oke. Jadi itu sebenarnya,” saran anak buah Anis Matta ini.

Kendati demikian, Fahri mengaku menghargai Jokowi yang dalam video itu menunjukkan sense of crisis.

“Namun, oke saya menghargai karena presiden menunjukan sense of crisis dalam situasi seperti ini,” ucap dia.

Atas hal itu, Fahri mengaku miris melihat Presiden sampai menyampaikan semacam kemarahan.

Akan tetapi, Fahri menganggap itu bukan kemarahan, melainkan semacam frustasi.

“Padahal saya sudah sering mengomentari cara seharusnya Presiden mengelola lembaga kepresidenan,” katanya.

“Tidak boleh presiden itu kelihatan emosi, kelihatan marah, kecewa atau kelihatan putus asa,” ujar dia.

(jpnn/ruh/pojoksatu)
loading...