DEMOKRASI.CO.ID - PDIP dinilai telah memberikan pelajaran yang baik dalam berdemokrasi dengan membawa peristiwa pembakaran bendera partainya ke ranah hukum.
Salah satu indikator kedewasaan politik sebuah partai adalah menggunakan mekanisme hukum ketika ada insiden semacam ini.
Demikian disampaikan pengamat politik, Hendri Satrio kepada RMco.id, Minggu (28/6/2020).
“PDI Perjuangan sudah memberikan pelajaran yang bagus, melalui jalur hukum,” ujarnya.
Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini juga menilai, respon Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah tepat.
Megawati mengeluarkan perintah hariannya kepada seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia.
“Mega tidak perlu keluar atau tampil di publik untuk memberikan pernyataan atau statement,” ujarnya.
“Cukup dengan keluarin surat perintah harian itu. Sekarang tinggal bagaimana menertibkan kader aja,” kata Hensat.
Untuk diketahui, massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Nasional Antikomunis (ANAK) NKRI menggelar aksi di depan gedung DPR RI, Rabu (24/6).
Aksi itu merupakan gabungan dari ormas Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama (GNPF U).
Aksi itu sendiri digelar untuk menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
Selain menggelar orasi, massa juga membakar bendera PKI. Akan tetapi, massa juga membakar bendera PDIP.
Aksi itu lantas mendapat respon keras dari kader PDI Perjuangan.
Bahkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawti Soekarnoputri langsung mengeluarkan perintahnya.
Dalam instruksinya, Megawati meminta kader PDIP seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan.
Megawati juga menegaskan agar anak buahnya tidak terpancing dan terprovokasi.
Ditegaskan pula bahwa partai berlambang kepala banteng hitam moncong putih itu mengutamakan perdamaian.
Akan tetapi, putri Proklamator RI itu meminta agar masalah tersebut diproses secara hukum. [ps]
