DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo dinilai kembali mengangkangi partai pengusungnya di Pilpres 2014 dan 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal itu dikarenakan Presiden Jokowi menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tengah dibahas di DPR RI. Di mana RUU HIP merupakan inisiatif dari DPR yang mendapat persetujuan semua fraksi, termasuk PDIP.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam bahkan menyebut pandangan publik telah mengerucut bahwa RUU ini berasal dari PDIP.
Penolakan dari pemerintah, sambungnya, merupakan tanda Jokowi sedang mencari jalan selamat sendiri.
"Jokowi juga tidak mau terlalu memanjakan PDIP, apalagi dalam kondisi terjepit pasti Jokowi juga akan mencari jalan selamat sendiri, contohnya dalam RUU HIP yang pada akhirnya justru menyalahkan DPR,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/6).
“Padahal kita tahu bahwa RUU HIP ini publik memahaminya berasal dari PDIP. Untuk itu, ini sama halnya Jokowi lagi-lagi mengangkangi PDIP sebagai partai pengusungnya," sambungnya.
Saiful Anam yakin tindakan Jokowi seperti ini akan terus berlanjut hingga akhir masa jabatan sebagai presiden. Ini lantaran Jokowi merasa mulai ditinggal oleh partai pendukung yang kini fokus berpikir Pilpres 2024.
Sejurus itu, partai pendukung Jokowi juga akan satu persatu pergi dari koalisi. Sebab, partai tidak mungkin terus menempel Jokowi yang sudah tidak akan maju di pilpres lagi.
“Parpol sudah mulai ancang-ancang mengatur strategi untuk persiapan 2024. Apalagi aroma reshuffle sudah mulai tampak, maka semakin menunjukkan peta politik pemerintahan Jokowi tidak terarah," jelas Saiful.
Dengan demikian, Saiful menyarankan agar Jokowi mewaspadai partai politik yang banyak maunya. Jangan sembarang memberikan kemauan partai tersebut, apalagi juga yang dimaui merugikan rakyat Indonesia.
"Untuk itu saya menyarankan Jokowi untuk mewaspadai itu,” pungkasnya.[rmol]