DEMOKRASI.CO.ID - Buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra membuat heboh Indonesia dengan kelakukannya.
Terpidana kasus cassie (hak tagih) Bank Bali itu dengan bebasnya keluar-masuk Indonesia.
Bahkan, Djoko juga sempat membuat identitas baru dengan mudahnya tanpa terdeteksi.
Ia juga datang sendiri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selata untuk mendaftarkan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya.
Hal itu dilakukan Djoko pada 8 Juni 2020, usai membuat identitas baru di hari yang sama.
Kelakukan Djoko Tjandra ini jelas telah membuat wibawa negara dipermalukan oleh seorang buronan kasus korupsi.
Karena itu, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk memperbaiki wibawa negara.
caranya, dengan memberikan teguran keras kepada dua menteri anak buahnya.
Yakni Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly Hamonangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Social Political Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun kepada RMOL, Rabu (8/7/2020).
“Ini menunjukan bahwa hukum di Indonesia masih diskriminatif dan tebang pilih. Orang-orang tertentu diberikan semacam kelonggaran karena diistimewakan,” ujarnya.
Ubeidilah juga menyebut pernyataan yang diberikan pihak-pihak yang kecolongan sebagai jawaban yang lucu.
Bahkan ada yang mengklaim bahwa Djoko Tjandra mengubah nama identitas dengan menghilangkan huruf ‘D’ pada kata ‘Djoko’ menjadi ‘Joko’.
Mirisnya lagi, masih lanjut Ubedilah, identitas berupa KTP-el tersebut dibuat di Jakarta dengan sangat mudah diperoleh Djoko Tjandra.
Apalagi, saat ini, semua data sudah berbasis digital secara sistem.
“Jadi kalau sampai ada orang mengubah nama seenaknya apalagi seorang buronan, itu artinya ada masalah serius di administrasi kependudukan kita,” tegasnya.
Karena itu, kata dia, Presiden harus memberikan teguran keras kepada Tito Karnavian yang membawahi administrasi kependudukan.
Sedangkan Yasonna, menjadi penanggungjawab atas dengan mudahnya Djoko yang seorang buronan, keluar-masuk Indonesia.
“Ini juga mestinya menjadi perhatian serius Jokowi sebagai presiden untuk menegur Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Yasona Laoly,” pungkasnya. (rmol/ruh/pojoksatu)
