DEMOKRASI.CO.ID - Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir menyebut desakan masyoritas masyarakat yang menginginkan adanya perombakan Kabinet Indonesia Maju disinyalir terjadi karena komposisi koalisi pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo terlalu gemuk.
Akibatnya kata dia, kinerja masing-masing kementerian tidak bisa maksimal karena kemungkinan pos kementerian diisi oleh orang yang tidak memiliki kapasitas.
"Kondisi kabinet saat ini adalah dampak koalisi gemuk, sangat rentan dengan pembagian kekuasaan, tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualiatas si menteri," katanya seperti melansir rmol.id, Kamis 23 Juli 2020.
Kata dia, dalam survei yang dirilis beberapa lembaga baru-baru ini menunjukkan mayoritas masyarakat tak puas dengan kinerja para pembantu presiden.
"Ini problem koalisi gemuk. Lebih parah lagi parpol tidak menempatkan orang-orang terbaik, hanya orang yang memiliki kekuatan politik di partai tesrsebut," ujarnya.
Kelemahan lain dari koalisi gemuk kata dia, yakni adanya bagi-bagi jabatan yang tak disaring secara kuat berdasarkan kualitas.
"Filternya ada di partai yang menyodorkan nama ke Jokowi. Jadi orang yang dikirim partai yang enggak bagus, Jokowi enggak bisa menolak," terangnya.
Di sisi lain, hak prerogratif yang dimiliki presiden seakan tak terlihat.
Sebab bila benar digunakan, maka ancaman reshuffle yang disuarakan dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu sudah dieksekusi.
"Saat reshuffle diembuskan, partai terkesan mengancam Jokowi dengan melakukan konsolidasi, dan ancaman itu akan memengaruhi peta nasional. Kesannya, Jokowi disandera oleh parpol," tegasnya.[ljs]
