DEMOKRASI.CO.ID - Isu bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP tetap akan didorong oleh DPR dengan hanya mengganti judulnya menjadi RUU PIP ditanggapi dingin oleh ormas Pemuda Pancasila.
Sekjen MPN Pemuda Pancasila (PP) Arief Rahman mengingatkan Presiden Joko Widodo agar berhati-hati dalam menyaring semua masukan terkait RUU HIP yang sudah jelas ditolak oleh banyak elemen masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam webinar bertajuk 'RUU HIP: Menguatkan atau Melemahkan Pancasila' yang digelar Human Studies Institute (HSI), Sabtu (11/7/2020).
"PP menolak semua isi RUU HIP, Pancasila sudah final, tak perlu diperdebatkan lagi dengan RUU HIP atau PIP," ujar Arief.
"Presiden harus waspada dan jeli melihat penolakan yang massif dari masyarakat, tak perlu mendengarkan pembisik-pembisik yang hanya mau memecah belah," kata Arief.
Tak hanya itu, Mantan Ketua KNPI DKI Jakarta ini juga mempertanyakan simpati dan empati DPR terutama Fraksi yang ngotot dengan RUU HIP.
Mengapa RUU HIP ini harus digulirkan disaat kondisi bangsa sedang sulit akibat pandemi virus corona atau Covid-19?
"RUU ini kan inisiatif DPR. Kenapa harus lahir saat suasana pandemic covid-19. DPR harus peka dong dengan kondisi kita saat ini. Padahal namanya RUU kan mesti ada sosialisasi, bagaimana mau sosialisasi negara saja sedang berjuang lawan covid19," ujar Arief.
Menurutnya, yang harus dipikirkan elite hari ini adalah bagaimana mengaktualisasi dan implementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
"Seharusnya para elite dan tokoh-tokoh nasional memberi contoh kepada masyarakat bagaimana sikap pancasilais yang sebenarnya. Tentunya dengan sifat dan perilaku yang baik, misalnya tidak korupsi," pungkasnya. (*)
