logo
×

Rabu, 01 Juli 2020

Pengusaha Jakarta Dukung Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet

Pengusaha Jakarta Dukung Wacana Jokowi Reshuffle Kabinet

DEMOKRASI.CO.ID - Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) mendukung wacana reshuffle kabinet yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan kalangan pengusaha pun merasakan hal sama seperti yang dirasakan orang nomor satu di Indonesia, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

"Kegalauan pak Presiden yang disampaikan pada sidang kabinet beberapa waktu yang lalu, hampir sama juga dengan yang dirasakan dunia usaha saat ini di mana ada menteri yang lambat merespon dinamika yang terjadi di kalangan dunia usaha di masa pandemi COVID-19 ini," kata Sarman dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2020).

Sarman menyebut, kalangan pengusaha menilai menteri yang membidangi sektor ekonomi ada yang cepat merespon dan ada yang lambat. Padahal, menurut dia, saat Presiden Jokowi membentuk kabinet sosok menteri yang diharapkan adalah yang memiliki kemampuan manajerial dan cepat mengeksekusi program.

"Nah saatnya presiden mengevaluasi kinerja para menteri untuk selanjutnya melakukan reshuffle dengan figur yang lebih mumpuni dan menguasai bidangnnya serta cepat merespon situasi dan kondisi lapangan," tegasnya.

Sarman mengungkapkan, di tengah ketidakpastian akibat Corona ini dibutuhkan sosok menteri yang memiliki kreativitas dan inovasi dengan berbagai terobosan untuk mampu menjawab tantangan besar yang ada di depan mata

Oleh karena itu, Sarman menilai para pengusaha berharap Presiden Jokowi bisa menempatkan figur yang profesional dan bukan dari kalangan partai politik jika melakukan perombakan kabinet Indonesia maju.

"Agar kinerjanya fokus tidak terbebani dengan kepentingan partai," ujarnya.

Menghadapi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi tumbuh minus, presiden memerlukan tim kabinet yang kompak, solid,cerdas,lincah,kreatif dan inovatif serta mengedepankan koordinasi sehingga tidak menimbulkan ego sektoral," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan ancaman reshuffle kepada para menterinya. Ancaman itu juga berlaku untuk kepala lembaga pemerintahan lainnya.
Ancaman itu terlihat dari video arahan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Video itu baru diunggah oleh Sekretariat Presiden pada 28 Juni 2020.(dtk)
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: