DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf mendesak Pemerintah memberikan kepastian atas penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Pasalnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah oposisi pemerintah yang ingin meneruskan aspirasi masyarakat yang unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan Bukhori kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 antara Pemerintah dan DPR di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2020).
“Kami dari Fraksi PKS ingin mendengar penjelasan dari Pak Menteri yang mewakili Presiden. Apakah Presiden sudah membuat Surpres bersifat menolak terhadap RUU HIP atau hanya sekadar menunda,” ujarnya.
Politisi PKS ini berharap pemerintah tidak hanya menunda, tapi juga menolak dan mendrop RUU HIP dari Prolegnas.
“Sebagaimana diketahui dan dipahami terkait mekanisme dalam UU MD3 bahwa RUU ini posisinya saat ini ada di pemerintah. Karenanya kami hendak meneruskan amanat dari masyarakat luas,” jelasnya.
Anak buah Sohibul Iman ini menjelaskan, penolakan ini tak hanya datang dari ormas Islam, tetapi juga dari karangan Polri, TNI dan seterusnya.
“Maka kami ingin mendengar dari pemerintah melalui Pak Menteri apakah Presiden berkenan untuk menolak atau ini masih menjadi teka-teki,” tegasnya.
(muf/pojoksatu)
