DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi prihal progam yang disiapkan pemerintah dalam menggenjot roda perekonomian nasional imbas dari Covid-19.
Menurutnya, masih banyak persoalan yang lain harus diselesaikan pemerintah ketimbang membuat wacana program akan memberikan santunan kepada pegawai swasta di bawah penghasilan 5 juta.
Demikian disampaikan oleh Politisi Frkasi PKS itu saat dihubungi Pojoksatu, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
“Terutama harus diselesaikan pemerintah adalah kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena mereka kehilangan pekerjaan, otomatis juga kehilangan penghasilan,” ungkapnya saat dihubungi Pojoksatu, Jakarta, Kamis (6/8/2020).
Lalu Anis mengutip catatan Menteri Ketanagakerjaan (Menaker) pegawai terdampak PHK selama musim Pandemi yang berjumlah 2,8 juta orang.
Bahkan, kata Anis, menurut data Kamar Dagang Indonesia (KADIN) menyebut warga menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19 bisa mencapai 15 juta jiwa.
Selain itu, lanjut Anak buah Sohibul Iman ini, soal kenaikan iuran BPJS kesehatan, kenaikan tarif listrik, pemotongan subsidi solar dan LPG 3 Kg juga jadi penyebab daya beli masyarakat menurun.
“Bagaimana insentif ini akan efektif meningkatkan daya beli masyarakat jika insentif yang didapat justru malah hanya untuk menutup kenaikan-kenaikan seperti BPJS, listrik, kenaikan harga dan lain-lain,” tandasnya.
Sebelumnya, Pemerintah tengah fokus meningkatkan penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Berbagai rencana tengah digodok, guna menggenjot kembali roda perekonomian nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, salah satu rencana yang akan dilakukan guna mempercepat penyerapan anggaran PEN adalah, pemberian santunan bagi para pegawai yang bekerja di sektor swasta.
Rencananya, pemerintah akan memberikan santunan kepada pegawai swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
“Pemerintah sedang kaji untuk menyiapkan pemberian bantuan gaji kepada 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta,” kata Sri Mulyani, Rabu (5/8/2020).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk merealisasikan rencana tersebut, anggaran belanja yang dibutuhkan akan mencapai Rp 31,2 triliun.
Melalui rencana dan program PEN lain-nya, Sri Mulyani berharap anggaran yang telah disiapkan pemerintah guna merespon pukulan telak dari pandemi Covid-19 dapat segera tersalurkan.
“Ini dilakukan karena sampai dengan Agustus ini penyerapan program PEN masih dirasa perlu untuk ditingkatkan,” ujarnya.
