DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Jokowi disarankan segera mengatasi persoalan yang muncul terkait dengan tertundanya perealisasian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemik virus corona baru (Covid-19).
Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, Jokowi tercatat sangat sering melakukan blunder politik yang berujung persepsi dirinya tidak menunaikan janji dengan baik.
“Blunder kebijakan itu terjadi karena Jokowi kerap ‘berakrobat’ sendiri dalam menjanjikan kebijakan padahal kebijakan tersebut bersifat ‘out of box’ artinya di luar perencanaan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah,” kata Andi Yusran, Jumat (7/8).
Andi bahkan menjelaskan betapa dia ingat salah satu blunder saat Jokowi berkunjung ke daerah bencana dan menjanjikan sejumlah bantuan bencana.
Padahal menurut Andi, nominal yang harus diberikan pada korban bencana harus sesuai standar bantuan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
“Kebijakan prematur yang kerap dimainkan Jokowi jika tidak direalisasikan berpotensi memupuk perasaan ‘distrust’ rakyat kepada pemerintah dan itu akan menurunkan,” kata Doktor Politik Universitas Padjajaran ini.
Terkait dengan dana insentif tenaga kesehatan, Andi menduga Jokowi kurang koordinasi dengan beberapa menterinya, sehingga perealisasian kebijakannya tidak sesuai dengan peta keuangan negara.
“Bisa jadi janji itu dikeluarkan oleh Jokowi tanpa ada kordinasi dengan menteri-menterinya, utamanya menteri keuangan sehingga peta keuangan negara luput dari pertimbangan dan mengganggu citra publik pemerintah di mata rakyat,” jelas Andi.
