DEMOKRASI.CO.ID - Penobatan DKI Jakarta sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia merupakan hal yang lumrah atau wajar.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan penilaian yang didasarkan data Indeks Demokrasi (IDI) 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) cukup beralasan karena DKI Jakarta memiliki sosok pemimpin seperi Anies Baswedan yang terbuka.
“Wajar jika Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks demokrasi tertinggi di Indonesia, bisa jadi karena Anies sosok yang terbuka dan membuka diri terhadap proses demokratisasi,” ungkapnya, Jumat (7/8).
Ujang melanjutkan, latar belakang Anies yang seorang dosen turut menjadi nilai tambah.
Hal itu dikarenakan selain menguasai teori, Anies mampu mengimplementasikan prinsip demokrasi dengan baik.
Dalam rilis BPS juga disebutkan bahwa kebebasan berkeyakinan di Jakarta berada di nilai yang sempurna, yakni di angka 100 persen.
Menurut Ujang, prestasi ini dapat dijadikan acuan bagi daerah-daerah lainnya untuk dapat melakukan hal yang sama seperti Jakarta.
“Intinya jika itu adalah hal positif, maka tidak ada salahnya daerah-daerah lain bisa meniru apa yang dilakukan Jakarta,” tutup direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu.
Berdasarkan data Indeks Demokrasi 2019 yang dirilis oleh BPS, Jakarta dinobatkan sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia dengan capaian Indeks demokrasi sebesar 88, 29 atau dalam kategori kinerja baik.
Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang sebesar 85,08. Angka ini juga sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya.
