DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengambil keputusan menarik rem darurat atau kembali menerapkan penerapan sosial berskala besar (PSBB) secara ketat atau PSBB total.
Keputusan tersebut memang cukup mengagetkan karena ibukota kembali ke PSBB ketat seperti awal pandemi Covid-19.
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono curiga jangan-jangan PSBB Anies tersebut untuk menggulingkan Joko Widodo dari kursi Presiden.
“Saya curiga ini jangan-jangan PSBB ditetapkan ini untuk menggulingkan Jokowi,” kata dia dalam bincang-bincang santai seperti dikutip dari akun Youtube Agama Akal TV, Sabtu (12/9).
Jelas Arief Poyuono, kembali ke PSBB ketat sama saja mau mematikan perekonomian Indonesia. Seperti diketahui, Jokowi dan kabinetnya sudah berupaya sekuat tenaga memperbaiki ekonomi setelah minus 5,32 persen pada kuartal II.
“Saya takut ini (PSBB) ada agenda politik, terutama untuk melakukan delegitimasi pemerintahan Jokowi dari sektor ekonomi,” sebutnya.
Namun, Arief Poyuono yakin, usaha menghalang-halangi Jokowi untuk memperbaiki ekonomi tidak akan berhasil. Selain PSBB, menurutnya, ada juga musuh-musuh Jokowi yang menyumpahin ekonomi resisi, mulai dari oposisi hingga menterinya sendiri.
“Tetap saja enggak berhasil. Bahwa di kuartal III ini perekonomian akan tetap tumbuh, walaupun tumbuhnya minus,” terangnya.
Jelas dia, tidak bisa dikatakan sebuah negara mengalami resisi kalau ada pertumbuhan. Meski pada dua kuartal berturut-turut terjadi minus.
“Teori pertumbuhan ekonomi yang mengatakan sebuah negara mengalami resesi ekonomi adalah kalau pertumbuhan ekonominya dua kuartal mengalami minus. Pertanyaannya, kalau pertama minus 5,32 persen, terus besok di kuartal III minus 2 turun, apa naik? Ada pertumbuhan ekonomi,” tutur Arief Poyuono.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menekankan, hal itu tidak bisa disebut resesi. “Kecuali dari 5,32 persen ke 7 persen, baru itu kita sebut resesi,” lanjut Arief Poyuono.
“Nah, makanya penerapan PSBB total oleh Anies ini bisa menjadi sebuah efek terhadap konflik politik, krisis politik, krisis sosial,” tutup Arief Poyuono menambahkan.
