logo
×

Kamis, 03 September 2020

Balas Postingan Said Didu, Jubir Kemenkeu: Bunga Utang Indonesia Lebih Rendah Dari Afrika Selatan Dan Brazil

Balas Postingan Said Didu, Jubir Kemenkeu: Bunga Utang Indonesia Lebih Rendah Dari Afrika Selatan Dan Brazil

DEMOKRASI.CO.ID - Kritik perihal utang negara dan bunganya yang disinggung kembali oleh mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M. Said Didu ditanggapi Jurubicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo.

Dalam akun Twitternya, @prastow, Yustinus menanggapi cuitan M. Said Didu yang menyatakan, “Perlu diwaspadai adanya mafia utang yang menjebak NKRI, karena selain jumlah yang makin besar, juga bunga makin tinggi. Bunga jauh lebih tinggi dari bunga utang negara lain,” begitu cuitan @msaid_didu yang diposting, Rabu (2/9).

“Menurut saya ini tidak fair dan cenderung fitnah karena menuduh ada mafia utang dan bilang bunga utang makin tinggi. Ditambahi: lebih tinggi dibanding bunga utang negara lain. Hebatnya: tanpa data dan fakta!” balas Yustinus dalam cuitannya, Kamis (3/9).

Tidak berhenti disitu, Yustinus melanjutkan dalil bantahannya dengan membeberkan data besaran bunga utang hingga posisi utang Indonesia di kolom komentar postingannya tersebut.

Dia menegaskan, besaran yield LC Government Bonds atau Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun mencapai 6,85 persen (year to date/ytd) per September 2020. Angka ini tidak lebih tinggi dibanding dua negara tetangga, yakni Afrika Selatan sebesar 9,27 persen, dan Brazil 7,17 persen.

“Benarkah bunga utang kita makin tinggi? Om @msaid_didu tidak memberikan data. Kalau hanya pernyataan tanpa bukti ya suudzon dong Pak. Silahkan lihat grafik yield SBN 10 tahun ini, (yang) merah (artinya) Indonesia. Cenderung turun kan? Dibanding peer countries, kita lebih rendah dari Afsel dan Brazil,” ungkapnya sembari melampirkan gambar grafik perbandingan bunga utang negara.

Selain itu, Yustinus juga menunjukan data perkembangan indikator keuangan yang diberi judul membaik. Di mana di dalamnya terdapat bunga utang atau Yield SUN yang turun menjadi -4,99 persen, serta Yield Asing yang juga turun menjadi -27,2 persen.

“Biar jelas silakan disimak grafik di bawah ini. Yield Indonesia turun (hijau), kepemilikan asing juga turun, aliran modal masuk mulai naik. Ada kepercayaan pasar dan pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang hati-hati dan terukur. Betul kan Om @msaid_didu?” papar Yustinus dengan sajian grafik yang dipostingnya.

Dalam kolom komentar selanjutnya Yustinus menyajikan data komposisi utang pemerintah yang diklaim terjaga di tengah pandemik Covid-19. Dalam flgrafik tersebut disebutkan posisi utang per akhir Juli 2020 mencapai Rp 5.434,86 triliun, dengan rincian 84,57 persen bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN) dan 15,43 persen dari pinjaman.

Dari rincian SBN yang sebesar Rp 4.596,26 triliun diperoleh dari dua sumber pendanaan. Pertama dari domestik sebesar Rp 3.351,13 triliun yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.718,09 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 633,04 triliun.

Sementara untuk sumber kesua SBN diperoleh dari valas yang totalnya Rp 1.245,13 triliun, dengan rincian SUN Rp 985,77 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 259,36 triliun.

Komposisi besaran utang negara ini, menurut Yustinus masih dalam takaran aman. Karena rasio utang terhadap Produk Domestik Brutonya (Debt to GDP) sebesar 33,63 persen.

“Demi transparansi dan akuntabilitas, silakan cek perkembangan utang Indonesia. Memang jumlah utang naik, kan sudah jelas karena defisit fiskal naik untuk membiayai pandemi. Rasionya otomatis naik, tapi semua masih terjaga di level aman,” tuturnya.

“Lalu bagaimana dengan perbandingan? Silahkan saja bandingkan dengan negara manapun, asal parameternya sesuai untuk membandingkan. Bagaimana ukuran ekonomi negara tersebut, rating utang, suku bunga bank, tingkat inflasi dan lain-lain. Bagus jika didiskusikan lebih dalam ya Om @msaid_didu,” demikian Yustinus mengakhiri.
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: