DEMOKRASI.CO.ID - Peraih Adhi Makayasa Akademi Kepolisian (Akpol) 1996 itu justru mempertanyakan motivasi KAMI yang melakukan deklarasi di Kota Surabaya.
“Motivasinya apa itu KAMI, ini gak jelas,” tandasnya.Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin tak terima dengan pembubaran acara KAMI di Surabaya.
Din menilai, aparat kepolisian telah bertindak tidak adil dalam peristiwa tersebut.
“Dari peristiwa tersebut diketahui bahwa aparat penegak hukum atau Polri belum bertindak secara profesional dan berkeadilan,” kata Din kepada jpnn.com, Rabu (30/9/2020).
Sejatinya, kata Din, dirinya tak mempermasalahkan jika polisi membubarkan acara KAMI atas dasar penegakan protokol kesehatan.
Akan tetapi, dalam pembubaran silaturahmi kemarin, polisi telah berlaku tidak adil.
Sebab, para demonstran yang menolak kehadiran organisasi yang diinisiasinya itu malah dibiarkan polisi.
“Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara KAMI yang menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
“Sementara kelompok yang menolak KAMI dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan,” sambung dia.
Kelompok yang menolak KAMI di Surabaya, disebut Din adalah kelompok itu yang berwawasan eksklusif dengan kecenderungan menolak keberadaan kelompok lain.
“Mereka tidak memahami bahwa keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat dijamin oleh konstitusi,” sesalnya.
Jika memang ada ketidaksetujuan pada pemikiran dan gagasan KAMI, semestinya dihadapi pula dengan pemikiran dan gagasan pula.
Akan tetapi, ia berpesan kepada anggota KAMI, khususnya di Jawa Timur, jangan membalas penolakan itu.
“Sebagai gerakan kaum cerdik dan pandai yang mengedepankan akal pikiran, pendukung KAMI dianjurkan untuk menyambut penolakan dan ujaran kebencian dengan senyuman,” tandasnya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Surabaya Kombes Jhonny Edison Isir mengatakan, pihaknya terpaksa membubarkan deklarasi KAMI.
Hal itu dilakukan untuk menjaga kondusifitas Kota Pahlawan tersebut.
“Surabaya itu kan kondusif, ada deklarasi untuk apa, justru memancing reaksi, inikan mau pilkada,” kata Kombes Jhonny Isir, Senin (28/9).
Mantan ajudan Presiden Joko Widodo tahun 2017 itu menegaskan, tidak hanya kelompok KAMI, kelompok lain yang menamakan KITA (Koalisi Indonesia Tetap Aman) juga turut dibubarkan.
Sebab, jika dibiarkan salah satunya saja, maka dikhawatirkan kemanan dan ketertiban hingga kondusifitas Surabaya terganggu.
“Jadi (deklarasi) KAMI itu memancing reaksi, dua-duanya (kelompok KAMI dan KITA) tidak ada izin kita bubarin semua,” ungkap Jhonny.
