DEMOKRASI.CO.ID - Pecahnya peristiwa G30S/PKI pada tanggal 30 September 1965, hal itu ternyata berbuntut panjang.
Adapun satu di antaranya adalah pembubaran pasukan pengawal Presiden Soekarno, Resimen Tjakrabirawa atau menurut ejaan baru disebut Cakrabirawa.
Pada 28 Maret 1966 di lapangan Markas Besar Direktorat Polisi Militer Jalan Merdeka Timur, Jakarta, pasukan pengawal Presiden Soekarno, Tjakrabirawa secara resmi dibubarkan.
Tugas pengaman bagi Presiden Soekarno kemudian diberikan kepada Batalyon Para Pomad yang dikomandani oleh Letkol CPM Norman Sasono.
Tapi dibubarkannya Tjakrabirawa melalui upacara serah terima itu ternyata tidak “seindah” yang dibayangkan.
Biasanya jika ada resimen pasukan yang dilikuidasi, para anggotanya akan dikembalikan kepada satuannya masing-masing mengingat personel Tjakrabirawa berasal dari satuan AD, AL, AU, dan kepolisian.
Namun yang justru terjadi pada para personel Tjakrabirawa adalah malapetaka karena semua personelnya dianggap terlibat Gerakan 30 September.
Maka yang terjadi setelah Tjakrabirawa dibubarkan para personelnya diburu dan ditangkap oleh TNI AD untuk kemudian diinterogasi, disiksa, dan dipenjara tanpa perikemanusiaan.
Personel Tjakrabirawa yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat seperti terlibat penculikan dan pembunuhan para jenderal TNI AD umumnya langsung dieksekusi.
Menyadari bahwa jika sampai ditangkap tim pemburu akan mendapatkan siksaaan berat saat diinterogasi maka banyak mantan personel Tjakrabirawa berusaha melarikan diri tanpa jejak.
Sebagai anggota militer dari kesatuan yang terbaik, maka cara melarikan diri para anggota mantan Tjakrabiawa itu juga tidak sembarangan.
Beberapa orang bahkan menyusun strategi supaya bisa melarikan diri secara terencana dan di tempat pelarian yang dituju mereka tetap bisa survive.
Satu di antara “rombongan” mantan personel Tjakrabirawa berkat bantuan pejabat tertentu yang pro-Soekarno bahkan bisa lari sampai Thailand secara legal dan kemudian malah bisa menjadi warga Thailand.
Agar pelarian di Thailand tidak menimbulkan masalah dan sekaligus tidak kebingungan mencari pekerjaan serta tetap bisa makan, pada awalnya para mantan anggota Tjakrabirawa banyak yang menjadi biksu.
Sedangkan anggota lainnya banyak juga yang langsung membuka lahan di hutan dan kebetulan pada tahun 1970-an untuk mengolah lahan di hutan-hutan Thailand tidak dipungut biaya.
Lahan hutan yang dibuka dan diolah pun bisa menjadi milik para pengolahnya.
Umumnya para mantan Tjakrabirawa saat ini, terutama yang masih hidup, telah menjadi petani sukses dan memiliki lahan luas.
Para mantan anggota Tjakrabirawa di Thailand pun menikah dengan warga setempat dan menjadi warga negara resmi.
Satu di antara ciri yang bisa ditandai pada mantan personel Tjakrabirawa adalah memiliki kebiasaan berburu di hutan dan dikenal sangat mahir menembak.
Jika bertemu orang Indonesia yang sedang ke Thailand, mereka sangat merahasiakan jati diri sebagai mantan Tjakrabirawa.
Meskipun kadang-kadang, terutama yang berasal dari Jawa Tengah, sangat ingin berbahasa Jawa ketika bertemu turis Indonesia dari Jawa yang sedang berkunjung ke Thailand.
Selayaknya para prajurit yang pernah di satuan elit Paspampres, dalam waktu tertentu mereka berkumpul dan kadang-kadang membahas perkembangan kehidupan sosial politik Indonesia.
Sejumlah mantan anggota Tjakrabirawa yang tersebar di Thailand karena usia lanjut telah meninggal.
Namun kendati suasana Indonesia telah berubah para mantan personel Tjakrabirawa di Thailand ternyata memiliki satu prinsip, “tidak akan pernah pulang lagi ke Indonesia”.
Alasannya hanya satu.
Mereka yakin pasti akan ditangkap, dinterogasi, dan dijebloskan ke penjara.
Presiden Soekarno tiba-tiba hentikan pidatonya karena selembar nota dari ajudan
Peristiwa G30S/PKI, merupakan sebuah peristiwa yang tidak bisa dilupakan begitu saja dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
Peristiwa G30S/PKI terjadi pada tanggal 30 September 1965.
Sebanyak tujuh jenderal TNI diculik.
Mereka kemudian dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Di tempat itu, mereka mengalami siksaan, hingga menemui ajal.
Walaupun, sebagian lagi ada yang meninggal saat proses penculikan oleh Pasukan Resimen Cakrabirawa.
Pasca peristiwa tersebut, situasi politik, khususnya di Jakarta pun semakin memanas.
Para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI pun melakukan aksi, dan mendesak pemerintahan Soekarno membubarkan PKI.
Dalam buku “Soeharto, Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?”, karangan Peter Kasenda, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No 41/Kogam/1966 yang berisi pembubaran KAMI.
Namun, hal itu tak menyurutkan desakan para mahasiswa.
Oleh karena itu, Presiden Soekarno pun memaksa mengadakan sidang kabinet untuk membicarakan tuntutan mahasiswa, pada 11 Maret 1966.
Saat itu semua menteri datang, walaupun ada gangguan karena mahasiswa kembali demo, dan mengempiskan ban-ban mobil di sekitar istana.
“Yang secara mencolok adalah ketidakhadiran Soeharto yang dikatakan sakit tenggorokan ringan,”tulis Peter.
Peter melanjutkan, berdasarkan sebuah sumber, Soekarno sebenarnya telah diberitahu Duta Besar untuk Ethiopia yang baru saja pulang ke Jakarta, Brigjen Suadi semalam sebelumnya, bahwa pasukan-pasukan RPKAD berusaha menyergap istana.
Mendapatkan informasi itu, Soekarno pun menghubungi Panglima KKO Hartono yang mengulangi jaminannya, KKO siap menghadapi RPKAD.
Sementara saat Soekarno berpidato, satu di antara ajudannya menyela, dan menyerahkan selembar nota.
Setelah membacanya, Soekarno mengumumkan sesuatu yang amat penting telah mencekam dirinya, dan bermaksud meninggalkan tersebut sebentar.
Dua pejabat lainnya saat itu, Soebandrio dan Chaerul Saleh juga mengetahui isi nota itu.
Begitu tahu isi nota tersebut, mereka juga pergi meninggalkan sidang.
“Nota itu berisi informasi sekelompok pasukan tak dikenal yang menanggalkan segala tanda pengenal mereka sehingga identitasnya tak diketahui, telah menduduki posisi mengepung istana,” tulis Peter.
Menurut Peter, awalnya nota itu ditujukan kepada Pangdam Jaya, Amir Machmud.
Lalu, ia mengatkan tak apa-apa.
Belakangan, diketahui Soekarno meninggalkan sidang kabinet, dan menuju Istana Bogor.
Di sana Soekarno bertemu sejumlah pejabat, hingga menghasilkan Surat Perintah 11 Maret, atau yang biasa dikenal Supersemar.
Isi Supersemar perintahkan Soeharto mengambil tindakan yang dianggap perlu demi menjaga keamanan Presiden Soekarno, dan Indonesia.
