DEMOKRASI.CO.ID - Anggapan bahwa pemerintah hanya mengutamakan ekonomi dibandingkan kesehatan masyarakat membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir gerah.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini pun menepis anggapan itu. Menurutnya, keputusan untuk tidak melakukan pembatasan wilayah atau lockdown bukanlah semata-mata untuk kepentingan ekonomi.
“Pilihan pemerintah untuk tidak lockdown tentu bukan keputusan yang seakan-akan hanya memproteksi, hanya untuk kepentingan ekonomi. Saya rasa tidak,” ujarnya, dalam diskusi virtual, Selasa (15/9).
Erick mengungkapkan, dalam menghadapi situasi seperti ini masing-masing negara memiliki formula yang berbeda sesuai kondisi di negaranya masing-masing.
“Formula masing-masing negara sangat berbeda karena memang belum pernah terjadi seperti ini di mana kesehatan sangat berdampak pada dunia usaha, moneter, yang ini kita sebut sebagai perfect storm,” ucapnya.
Erick membeberkan, pihaknya pun telah menyiapkan tiga program dalam menghadapi Covid-19 diantaranya, Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Erick menegaskan, pemerintah akan mengutamakan realisasi Indonesia Sehat, baru melangkah ke program selanjutnya.
“Kami tidak bicara Indonesia bekerja kalau Indonesia tidak fokus pada kesehatan, karena itu prioritas rakyat aman dari Covid-19, protokol, dan reformasi layanan kesehatan itu sangat penting,” tuturnya.
Erick menyebut, salah satu cara pemerintah dalam mengutamakan kesehatan masyarakat adalah mengamankan pasokan vaksin Covid-19 yang masih dikembangkan oleh negara mitra, antara lain Tiongkok dan Uni Emirat Arab.
“Alhamdulillah kita sudah secured 30 juta vaksin untuk tahun ini. Lalu kita harapkan 280 juta tambahan sampai 310 juta karena di perjanjian ada 10 persen tambahan untuk kita,” ungkapnya.
