logo
×

Selasa, 15 September 2020

PSBB Jakarta Aktif Lagi, Puan Maharani Pastikan DPR Tetap Produktif Di Masa Pandemi

PSBB Jakarta Aktif Lagi, Puan Maharani Pastikan DPR Tetap Produktif Di Masa Pandemi

DEMOKRASI.CO.ID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, anggota DPR tetap bekerja di tengah pandemi Covid-19. Pola kerja di parlemen selama masa pandemi disesuaikan dengan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Puan usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019.

Dalam rapat paripurna tersebut, Puan dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (Bidang Kesra) hadir secara virtual, demi mematuhi protokol kesehatan dan pembagian tugas bersama pimpinan lain sesuai tupoksinya.

Pimpinan DPR yang hadir langsung dalam rapat tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad (Bidang Ekonomi dan Keuangan), Rachmat Gobel (Bidang Industri dan Pembangunan), serta Aziz Syamsuddin (Bidang Polkam).

“Kami di DPR terus bekerja, meski ada penyesuaian dengan protokol kesehatan, tapi tidak mengurangi efektivitas dari kinerja anggota parlemen,” ungkap Puan, Selasa (15/9).

Untuk mematuhi ketentuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta, masing-masing fraksi di DPR hanya diwakili pimpinan fraksi atau anggota yang ditunjuk untuk hadir secara fisik dalam rapat paripurna tersebut. Anggota DPR lainnya mengikuti jalannya rapat secara virtual.

“Kami tetap bisa produktif dengan berdisiplin jalani protokol kesehatan,” imbuhnya.

Terkait Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2019, seluruh fraksi di DPR menyetujui RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang, hanya Fraksi PKS yang menyetujui dengan catatan.

Puan berharap pengelolaan APBN pada tahun berikutya agar meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan selalu taat pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah juga diminta menindaklanjuti temuan-temuan dalam laporan keuangan, memastikan penyelesaiannya agar tidak terjadi pada APBN tahun selanjutnya.

“Pemerintah juga harus mempertajam efektivitas pengelolaan APBN dalam meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat,” tutup politisi utama PDI Perjuangan itu.
loading...