DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHRI) Jawa Barat Hanif Darmawan mengungkapkan bagaimana kondisi rekan-rekannya yang lulus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) saat ini.
Mereka makin terpuruk karena kabar dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, banyak daerah yang meminta TMT (terhitung mulai tanggal) PPPK per Januari 2021. ”
Walaupun itu belum final, tetapi cukup membuat kami nelangsa. Apalagi sebelumnya saya sudah dapat informasi dari BKPSDM (Biro Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusa),” keluh Hanif kepada JPNN.com, Senin (28/9).
Dia memahami kondisi bangsa ini yang sedang menghadapi dua masalah besar, kesehatan dan ekonomi. Namun, sebagai manusia biasa, Hanif dan rekan-rekannya merasa ada ketidakadilan pemerintah.
Hampir dua tahun mereka direkrut PPPK pada Februari 2019, tetapi kemudian dalam masa tunggu itu tidak ada penghargaan apapun.
“Ya Allah mau bagaimana lagi kalau memang alasannya tepat. Walaupun sudah hampir dua tahun menunggu diangkat,” ujarnya.
Hanif berpendapat, bila banyak daerah meminta TMT PPPK per Januari 2021, bisa jadi Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK diteken November-Desember karena Oktober kan resesi.
Namun, Hanif tetap berharap, bayangan kelam itu tidak terjadi.”Memang sudah nasib kami. Kami direkrut saat regulasi PPPK belum siap. Giliran sudah mau diangkat tetiba pandemi COVID-19 datang akhirnya molor lagi,” ucapnya.
Guru honorer K2 dari Kuningan ini menambahkan, banyak rrkannya yang lulus PPPK sudah ambruk. Sisi lainnya, harus disadari ini krisis global sehingga berdampak besar bagi rakyat kecil termasuk honorer K2.
“Kami selama ini selalu dianaktirikan. Mudah-mudahan Presiden Jokowi sadar kalau 51 ribu honorer K2 yang lulus PPPK sudah dua tahun menunggu. Ya Allah, kami mengetuk pintu Mu, semoga presiden kami dibukakan hatinya,” tandasnya.
