logo
×

Selasa, 15 September 2020

Militer Turki Desak Presiden Erdogan untuk Lawan Eropa

Militer Turki Desak Presiden Erdogan untuk Lawan Eropa

DEMOKRASI.CO.ID - Peningkataan perlawanan Turki terhadap negara-negara Eropa tercermin dalam sikap konfrontasi tentaranya yang dapat segera mengakibatkan bentrokan militer di wilayah Mediterania Timur.

Potensi tinggi terjadinya bentrokan karena Perancis dan Yunani bersiker menolak tindakan ilegal Turki yang bertujuan mengeksploitasi kekayaan minyak dan gas alam di Mediterania Timur, dengan mengorbankan negara-negara lain di kawasan, terutama Yunani.

Melansir The Arab Weekly pada Sabtu (12/9/2020), latihan udara militer Turki di atas pulau Gallipoli membawa pesan yang mengancam kepada orang Eropa, dan pengingat akan Pertempuran Gallipoli yang terkenal selama Perang Dunia I, di mana pasukan koalisi Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Perancis, mengalami kekalahan telak.

Dalam Perang Dunia I, Eropa gagal menginvasi Istanbul, ibu kota Kesultanan Utsmaniyah pada saat itu, yang merupakan gerbang kunci bagi bangsa Eropa untuk mencapai bagian timur laut Kesultanan Utsmaniyah yang ingin digunakan dalam mendukung Rusia melawan pasukan Jerman.

Turki sensitif terhadap aliansi Yunani-Perancis, karena peristiwa yang terjadi pada 1919 dan 1922, yang mana aliansi itu mampu menguasai sebagian besar wilayah Turki dan bahkan mencapai gerbang Ankara.

Tindakan aliansi itu mendorong pemimpin Turki Kemal Ataturk untuk melancarkan perlawanan, setelah memobilisasi seluruh penduduk Turki.

Pada 1922, tentara Turki melancarkan kampanye pembersihan etnis yang menyebabkan pembakaran sebagian besar lingkungan Kristen di kota Izmir, dan salah satu hasil dari kampanye ini adalah pembentukan Turki modern.

Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar merilis foto menantang dirinya duduk di dalam jet tempur F-16 di pangkalan udara militer di Eskisehir, Turki barat, selama penerbangan pelatihan di atas semenanjung Gallipoli.

Foto Akar memperkuat argumen yang mengklaim bahwa para pemimpin militer garis keras di Turki adalah orang-orang yang mengarahkan Presiden Recep Tayyip Erdogan lebih dari yang dia arahkan.

Hal itu didorong karena sekuleris di antara mereka telah disingkirkan, dengan alasan telah dicurigai terlibat dalam percobaan kudeta pada Juli 2016 yang gagal.

“Erdogan adalah bagian dari aliansi dengan pensiunan ekstremis dan perwira militer anti-Barat,” kata penulis politik Turki Ilhan Tanir.

“Ini adalah perwira yang sama yang mempertahankan kebijakan ekspansionis di Laut Aegea, Mediterania, dan laut lainnya, dan mempromosikan perjanjian maritim dengan Libya,” tambahnya.

Tanir melanjutkan bahwa hubungan antaranggota aliansi itu, saling menguntungkan, karena Erdogan menerima persetujuan untuk kebijakannya di Libya dan pensiunan perwira militer mendapatkan pengakuan, pengaruh, dan selebriti.

Tanir mengatakan kepada The Arab Weekly bahwa sejak percobaan kudeta pada 2016, “Erdogan telah mampu menekan oposisi di media, tentara dan negara, dan ketika mantan Kepala Staf Hulusi Akar menjadi Menteri Pertahanan, Erdogan memperoleh kendali yang lebih besar atas tentara.”

“Jadi, Erdogan tidak mengadopsi dasar-dasar pengawasan dan keseimbangan di jajaran sipil atau militer,” kata Tanir.

Henri J.Barkey, profesor hubungan internasional di Universitas Lehigh di Amerika Serikat, memperkirakan konfrontasi di Laut Mediterania akan meningkat, jika Turki yang memiliki kekuatan angkatan laut dan tentara yang signifikan di kawasan itu, tetap bersikukuh pada ambisi mereka mengenai kekayaan Mediterania Timur.

Barkey, yang menjabat sebagai asisten peneliti senior untuk studi Timur Tengah di Dewan Hubungan Luar Negeri AS, mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa wacana menantang Erdogan bertujuan untuk mencoba mendorong pihak lain di Mediterania untuk memasukkan Turki dalam negosiasi tentang berbagi sumber daya daerah tersebut.

Namun, agak tidak mungkin terjadi bila mengingat hukum internasional berpihak pada Yunani.

Pada Kamis, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa tujuh negara Mediterania menginginkan “dialog dengan itikad baik” bersama Turki, yang memimpin kebijakan ekspansionis di Mediterania.

Dia merujuk pada “keinginan untuk memulai dialog yang bertanggung jawab dan menemukan keseimbangan, tanpa kenaifan dan dengan niat baik.”

Penolakan internasional terhadap proyek-proyek Ankara di Mediterania semakin meningkat, dengan Washington mencabut embargo senjata di Siprus, dan Yunani merundingkan pembelian pesawat tempur dari Perancis.

Pada Kamis, Hulusi Akar mengatakan bahwa pencabutan embargo senjata oleh Washington terhadap Siprus yang dikelola Siprus-Yunani akan mengarah pada jalan buntu.

“Jika Anda mencabut embargo dan mencoba mengganggu keseimbangan dengan cara ini, itu akan menimbulkan konflik, bukan perdamaian,” tambah Akar dalam ancaman perang yang terselubung.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa negaranya telah mencabut pembatasan yang diberlakukan pada penjualan peralatan dan layanan pertahanan, tidak mematikan ke Republik Siprus untuk tahun fiskal berikutnya, yang membuat marah Turki.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Yunani Christos Staikouras membenarkan bahwa negaranya siap menghabiskan sebagian dari cadangan uangnya untuk membeli senjata dan peralatan lainnya yang akan membantu meningkatkan “kekuatan pengelak”, menyusul pemotongan belanja pertahanan selama bertahun-tahun.

Pada pertengahan Agustus, Perancis mengirim 2 jet tempur Rafale dan sebuah pesawat pendukung, untuk ditempatkan di Pangkalan Udara Andreas Papandreou di wilayah Paphos di Siprus, dalam kerangka perjanjian militer yang baru-baru ini diaktifkan antara Perancis dan Siprus.

Langkah Perancis itu adalah pesan peringatan yang ditujukan untuk Ankara.

Para pengamat percaya bahwa episentrum krisis kini telah sepenuhnya bergeser dari Libya, ke zona maritim di seberang Siprus, yang menegaskan bahwa Libya hanyalah pertunjukan sampingan bagi Turki.
loading...