DEMOKRASI.CO.ID - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut sama sekali tak berniat untuk membahas perdamaian dengan rakyat Palestina.
Klaim itu disampaikan pemimpin oposisi Yair Lapid, jelang penandatanganan pemulihan diplomatik dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA).
Penandatanganan itu bakal dilaksanakan di Gedung Putih, di mana Presiden Donald Trump bertindak sebagai tuan rumah bagi tiga negara itu.
Ini merupakan pemulihan relasi diplomatik pertama Israel dengan negara Arab, sejak mereka berdamai dengan Yordania pada 1994 silam.
Lapid sendiri merespons baik kesepakatan itu. Namun di sisi lain, dia meminta agar Tel Aviv terus melanjutkan negosiasi damai dengan Palestina.
Di kantor parlemen, pemimpin oposisi itu menerangkan selama ini pemerintahan Benjamin Netanyahu berkoar sudah mencapai kesepakatan dengan nagara Sunni yang moderat.
Tetapi, mereka tidak bernegosiasi dengan Palestina. “Ini bukanlah pencapaian. Melainkan hanya demi kepentingan Israel semata,” kritiknya.
Ramallah sendiri sudah mengecam perjanjian itu, yang disebut terlalu dini sebelum mereka mencapai solusi dua negara demi perdamaian Israel dan Palestina.
Lapid yang mengetuai Partai Yesh Atid berujar, dia juga mengkritik Ramallah karena hanya menunggu negara Arab dan dunia “bekerja untuk mereka”.
Menurutnya, seharusnya pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas lebih proaktif daripada terus menerus mengeluh dan merasa bahwa mereka menjadi korban.
Dilansir AFP Selasa (15/9/2020), dia juga menuturkan permintaan dasar Palestina demi perdamaian yang dirasanya tidak realistis.
Ramallah meminta agar mereka memperoleh status kemerdekaan dengan wilayah sebelum Perang Enam Hari 1967, di mana Tel Aviv merebut Yerusalem Timur dan Tepi Barat.
Mereka juga menyerukan agar seluruh pengungsi yang terusir ketika pembentukan negara Israel pada 1948 kembali beserta seluruh keturunannya.
“Permintaan mereka jelas tidak akan berhasil. Mereka harus segera kembali ke meja perundingan. Kami harus kembali merundingkannya,” kata dia.
