DEMOKRASI.CO.ID - Politisi PDIP, Yuke Yurike menyarankan agar Pemprov DKI menggusur permukiman warga di sepanjang bantaran kali. Permukiman di bantaran kali dinilai anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini sangat kumuh.
Yuke Yurike mengungkapkan, Pemprov DKI belum mempunyai terobosan baru dalam menghadapi banjir tahun ini. Pembenahan sungai atau naturalisasi yang digadang-gadang Pemprov DKI juga tidak banyak dilakukan. Politisi PDI Perjuangan itu pun menyarankan agar, warga yang masih bermukim di bantaran sungai saat ini mesti digusur lalu direlokasi ke tempat lain.
“Kawasan bantaran kali yang kerap kumuh, harus steril dari permukiman warga kalau Pemda DKI serius menangani masalah banjir. Naturalisasi atau normalisasi itu tetap harus merelokasi permukiman di bantaran kali,” kata Yuke kepada SINDOnews pada Minggu (27/9/2020).
Yuke melanjutkan, konsep naturalisasi yang dibanggakan di Kanal Banjir Barat (KBB) Sudirman tidak memiliki fungsi untuk mengendalikan banjir. Sebab, kawasan tersebut sudah memiliki sungai yang lebar dan tidak rawan banjir. “Kalau cuma mau menambah RTH atau ruang interaksi berupa taman, bangun di tengah permukiman penduduk, bukan di pinggir sungai,” ucapnya.
