DEMOKRASI.CO.ID - Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait pernyataan Prof Jimly Ashiddiqie yang mengomentari kepulangan Habib Rizieq Shihab sebagai fenomena luar biasa.
Mantan politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung soal wacana rekonsiliasi Habib Rizieq dan Pemerintah.
Menurutnya, pernyataan Prof Jimly cukup menarik.
“Ada yang benar dan baik menurut saya, tetapi ada juga yang menurut saya salah dan tidak tepat,” ujarnya kepada JPNN.com, Kamis (12/11/2020).
Politisi berlatarbelakang advokat ini menyatakan, Prof Jimly hanya melihat masalah ini dari satu sudut pandang saja.
Akan tetapi, Prof Jimlty tidak melihat dari sisi lain yang lebih luas.
“Bahkan kesannya seolah Prof Jimly ini berpihak pada HRS dan ini juga menjadi fenomena langka bagi saya, ketika seorang Prof Jimly yang saya kenal pemikirannya selama ini cukup objektif,” lanjut Ferdinand.
Ferdinand menilai, ada pandangan baik dan benar yang disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) tersebut.
Yakni usulan untuk rekonsiliasi. Hal itu menurut Ferdinand perlu didukung.
“Kita ini bangsa yang berlandaskan Pancasila, kekeluargaan dan persatuan. Maka rekonsiliasi itu baik dan bagus,” ucap dia.
Yang menjadi permasalahan adalah, rekonsiliasi seperti apa?
“Tentu rekonsiliasi harus dengan syarat-syarat kebangsaan bukan syarat-syarat pribadi,” terangnya.
Salah satu syarat rekonsiliasi itu menurut Ferdinand, menerima Pancasila secara mutlak, menjaga toleransi, menghargai perbedaan dan lain-lain yang sifatnya kebangsaan.
Ia lalu mempertanyakan apakah syarat itu akan diterima oleh Habib Rizieq yang selama ini publik sudah mengetahui bagaimana sepak terjangnya.
“Apakah Prof Jimly sudah memikirkan ke sana?” tanya dia.
Ferdinand menegaskan, jika syarat-syarat kebangsaan itu diterima oleh HRS, maka tentu sangat baik.
“Bahkan saya berani bersuara mengusulkan beliau jadi anggota Wantimpres apabila menerima syarat kebangsaan tadi,” tutur pria asal Sumatera Utara ini.
Dia juga mengaku tidak sependapat dengan Prof Jimly yang seolah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang jahat dan memusuhi Habib Rizieq.
Pemerintah tidak mau rekonsiliasi dan merangkul HRS, serta seolah pemerintah mencari-cari upaya untuk terus memusuhinya.
“Menurut saya ini salah, tidak benar demikian. Apalagi Prof Jimly menyatakan ini salah satu residu pilpres kemarin,” tegasnya.
Ferdinand lantas mencontohkan keputusan Jokowi untuk merangkul Prabowo demi keutuhan bangsa pasca pilpres lalu.
“Tetapi kan dengan syarat kebangsaan juga yaitu persatuan sehingga Prabowo bisa berangkulan dengan Jokowi,” tutur Ferdinand.
Maka dari itu, dia tidak sependapat kalau Prof Jimly Asshiddiqie menyalahkan pemerintah.
Sebab, katanya, masyarakat mengetahui bahwa sejak dulu Habib Rizieq selalu berhadap-hadapan secara politik dengan pemerintah.
Bahkan menolak mengakui pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.
“Bukankah dengan kondisi itu justru HRS yang terlihat tak siap rekonsiliasi?”
“Mari coba saya mengajak Prof Jimly merenung dan melihat ke belakang supaya kita bisa mengambil kesimpulan untuk ke depan,” ucap Ferdinand.
Ferdinand kembali menegaskan bahwa dirinya mendukung gagasan rekonsiliasi, karena Indonesia membutuhkan suasana yang sejuk dan tentram.
Rekonsiliasi itu tentu dengan kondisi syarat-syarat kebangsaan; menerima Pancasila secara mutlak, merawat toleransi, mengakui dan menghormati perbedaan suku agama dan ras, menerima pemerintahan ini sebagai pemerintahan yang sah.
“Saya pikir bila ini diterima akan sangat baik, bangsa kita akan tentram dan saya mendukung hal-hal yang baik untuk kebaikan.”
“Tetapi bila syarat kebangsaan tidak diterima oleh HRS, ya tentu rekonsiliasi akan sulit terwujud,” tandasnya.
