logo
×

Kamis, 12 November 2020

HRS Rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi? Ini Tanggapan Partai Oposisi

HRS Rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi? Ini Tanggapan Partai Oposisi

DEMOKRASI.CO.ID - Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanggapi adanya rencana rekonsiliasi antara Pemerintahan Jokowi dengan Habib Rizieq Shihab (HRS). Rekonsiliasi itu mungkin saja terjadi.

Habib Rizieq Shihab berbicara peluang rekonsiliasi dengan Pemerintah Jokowi ini saat berceramah di depan jamaah di Petamburan, Jakarta Pusat.

Video pernyataan Habib Rizieq ini diunggah di You Tube milik FPI, Front TV, Rabu malam (11/11).

“Ya hal-hal itu tentu kita serahkan kepada Habib Rizieq,” ungkap Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020).

Dia menambahkan rekonsiliasi mungkin saja terjadi. Namun Syaikhu mengatakan, Habib Rizieq tidak ingin ada kezaliman di kehidupan ini.

“Sebagai anak bangsa saya kira hal-hal yang rekonsiliasi dan sebagainya menjadi hal-hal niscaya lah. Makanya yang sering kali beliau ingatkan itu, beliau yang tidak inginkan dalam kehidupan ini kan masalah kezaliman,” ungkapnya.

“Kalau rekonsiliasi itu harus menjadi suatu keharusan, kalau memang tidak ada lagi kezaliman. Apa yang harus dipermasalahkan. Saya kira itu,” tandas dia.

Sebelumnya, Habib Rizieq bersedia rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi. HRS meminta pemerintah menyetop kriminalisasi ulama dan membebaskan beberapa tahanan.

“Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog penting,” kata Habib Rizieq seperti disiarkan kanal You Tube FrontTV, Rabu (11/11).

Pemerintah seharusnya senang jika dikritik. Kritik dari pihak luar bisa diterima atau ditolak oleh pemerintah.

Para pengkritik ini punya solusi yang ditawarkan. Seharusnya ini dipelajari dulu oleh pemerintah.

“Kalau solusi baik, terima. Kalau tidak baik, sampaikan dimana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional,” ucapnya.

Dia mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017. Namun, sampai saat ini, menurut Habib Rizieq, pemerintah tidak menanggapi.

Disebutkan Habib, setelah aksi 212 di tahun 2016 lalu, kemudian digelar lagi aksi serupa pada Januari 2017, Habib Rizieq sudah menawarkan rekonsiliasi jika pemerintah mau duduk dengan habaib dan ulama.

“Kami siap 24 jam, kapan, dimana, silakan,” kata Habib Rizieq.

“Tapi apa jawaban yang diterima? Bukan pintu dialog yang dibuka, bukan rekonsilisasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama,” katanya.

Habib bersedia berdialog asal Pemerintahan Jokowi menghentikan kriminalisasi ulama. Setelah itu, menurut Habib Rizieq, dia akan memulai proses rekonsiliasi.

Artikel Asli

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: