DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Presiden menegaskan sangat menghormati proses hukum di KPK.
“Kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK,” tuturnya, Rabu (25/11/2020).
Presiden pun menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada lembaga antirasuah tersebut.
“Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,” tekan dia.
Selain itu, Jokowi juga memastikan memberikan dukungan penuh pada upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto langsung memberikan arahan usai Edhy Prabowo ditangkap KPK.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu dicokok KPK usai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sepulang kunjungan dari Amerika Serikat, Rabu (25/11/2020) dini hari.
Arahan Prabowo Subianto itu disampaikan kepada Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
Kepada wartawan di Senayan, Rabu (25/11), Dasco menyatakan bahwa Partai Gerindra sudah melaporkan penangkapan Edhy kepada Prabowo.
Arahan dari ketua umum untuk menunggu perkembangan lebih lanjut informasi dari KPK,” kata Dasco.
Dasco menyatakan, sampai saat ini Partai Gerindra belum mendapatkan konfirmasi resmi dari lembaga antirasuah tersebut.
Ia menyatakan, pihaknya juga baru mendapatkan kabar penangkapan orang dekat Prabowo Subianto itu melalui pemberitaan di media massa.
“Untuk itu kami dari Partai Gerindra belum bisa berkomentar lebih jauh,” sambungnya.
Dasco menyatakan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi resmi dari KPK.
Karena itu, ia meminta semua pihak agar bersabar dan menunggu perkembangan lanjutan atas penangkapan oleh lembaga antirsuah tersebut.
Anak buah Prabowo Subianto ini juga masih enggan berkomentar saat ditanya perkara ekspor benih lobster (benur) yang menjerat koleganya itu.
“Kami belum bisa memberikan tanggapan, belum bisa menduga-duga sebelum mendapatkan keterangan resmi dari KPK,” tandasnya. []
