DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik Jamiluddin Ritonga turut menanggapi terkait dengan wacana rekonsiliasi yang disampaikan Habieb Rizieq Shihab (HRS).
Menurutnya, tawaran rekonsiliasi itu harus direspon positif oleh Presiden Joko Widodo. Sebab, gesekan politik kedua pihak semakin menguat.
Terlibih lagi, HRS memiliki massa yang begitu banyak, jadi, suka atau tidak Jokowi harus menerima tawaran tersebut.
Demikian disampaikan oleh Dosen Universitas Esa Unggul itu saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
“Suka atau tidak suka pemerintah harus menerima tawaran rekonsiliasi HRS, massa pendukungnya cukup besar, gesekan kepentingan Jokow, PA 212 dan HRS semakin menguat,” ujarnya.
Ia mengatakan, gesekan kepentingan tersebut terlihat saat demo besar-besaran Penista Agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok beberapa tahun lalu.
Meskipun, Jokowi tak terlibat dalam kasusu tersebut. Namun, pihak HRS menilai orang nomor satu di Indonesia itu mendukug Ahok.
“Gesekan tersebut tmakin menguat sejak kasus penistaan agama dilakukan Ahok. Jokowi tidak terlibat dalam kasus ini, tapi pihak HRS dan kawan-kawannya Jokowi berpihak kepada Ahok,” ungkapnya.
“HRS dan PA 212 juga menilai Jokowi tidak berpihak kepada Islam. Hal ini membuat gesekan politik pada kedua pihak makin menguat,” sambung Ritonga.
Oleh karena itu, kata Pengajar Isu dan Krisis Manajemen itu rekonsiliasi segera mungkin untuk dilakukan.
Hal tersebut juga untuk meredam tensi politik kedua pihak, ditambah lagi permasalahan bangsa yang semakin kompleks.
“Rekonsiliasi dapat dilaksanakan segera mungkin mengingat masalah bangsa terus bertambah dan kompleks,” tuturnya.
“Semua ini perlu kesatuan semua anak bangsa untuk bersama-sama mengatasinya,” pungkasnya.
