DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik Ujang Komarudin menduga jika wacana rekonsiliasi Habib Rizieq Shihab (HRS) terjadi akan ada deal-deal politik.
Hal tersebut dikaitkan dengan kabar reshuffle sejumlah kabinet Indonesia Maju belakangan ini.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Kamis (12/11/2020).
“Semua kemungkinan bisa terjadi, bisa Wantimpres, Menteri, atau Dubes,” ucap Ujang.
Kendati begitu, Ujang pun yakin bahwa wacana rekonsiliasi tersebut juga bertujuan untuk menyatukan keretekan sosial akibat haluan politik yang berbeda.
Terlebih lagi, lanjut Dosen tetap Universitas Al-Azhar itu untuk kemajuan bangsa Indonesia.
“Rekonsiliasi harus saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan dilakukan bukan atas dasar kepentingan politik semata. Tapi harus demi bangsa dan negara,” jelasnya.
Apalagi, tambah Ujang, mantan calon Presiden 2019 Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sudah melakukan rekonsiliasi politik.
“Semua harus berjiwa besar demi keutuhan bangsa. Untuk menjaga kesatuan dan persatuan. Prabowo kan sudah rekonsiliasi. Tinggal HRS saja yang belum,” pungkas Ujang.
Sementara itu, Sekertariat Umum FPI Munarman tak banyak berkomentar terkait dengan wacana rekonsiliasi tersebut.
Ia mengatakan, bahwa rekonsiliasi merupakan wawenang langsung dari pimpinan pergerakan mereka yaitu HRS.
“Terkait hal itu, wewenang Habib Rizieq ya,” ucapnya saat dikonfirmasi terpisah.
Sebelumnya, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan, sebuah rekonsiliasi bisa berjalan jika pintu dialog dibuka.
Ia mengaku sudah menawarkan pintu dialog dengan pemerintah sejak bulan Januari 2017. Ketika itu pasca aksi 212 tahun 2016 kemudian ada tabligh akbar di Masjid Istiqla
Namun hingga kini tak ada dialog yang dibuka sama sekali oleh pemerintah.
“Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting sudah dan ga boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri. kriminilasisi sudah enggak boleh,” kata Habib Rizieq di YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
“Bicara soal pintu dialog sudah pernah saya sampaikan saat tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum PilkadaDKI setelah yaitu aksi 212 di tahun 2016 dan di bulan Januari (2017) kita buat aksi 121,” ungkapnya.
