DEMOKRASI.CO.ID - Kondisi pandemi Covid-19 di Tanah Air yang sudah berlangsung selama 8 bulan belum bisa ditangani dengan baik.
Sebab, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) kemarin menyampaikan instruksi kepada menteri terkait untuk memerintahkan kepala daerah memegang penuh kendali kerja penanganan Covid-19.
Persoalan ini mendapat tanggapan dari Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra.
Dia menilai wajar jika Jokowi kecewa. Karena menurutnya, instruksi negara terkait penanganan Covid-19 belum dijalankan dengan baik oleh jajaran menteri kabinet Indonesia Maju.
"Kerja pemerintah secara keseluruhan ini belum optimal ya. Jadi pak presiden sendiri tidak dituruti betul apa yang menjadi arahan dan instruksinya," ujar Hermawan saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/12).
Akademisi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia ini memaparkan satu contoh instruksi Jokowi yang belum dikerjakan maksimal oleh kementerian terkait.
"Sekitar 3 bulan yang lalu presiden mengatakan, kalau bisa kapasitas testing 50 ribu spesimen per hari. Kenyataannya, sekarang belum sampai 50 ribu spesimen per hari," ungkapnya.
Bahkan, lanjut Hermawan, kenaikan kasus positif Covid-19 yang mencapai rekor tinggi pada Minggu (29/11) hingga 6.267 kasus hanya memeriksa sekitar 42 ribu spesimen.
"Seharusnya dalam situasi seperti ini kita sudah 150 ribu, minimal testingya. Apalagi kalau dibandingkan Brazil, Pakistan dan Amerika yang penduduknya mirip dengan kita jumlahnya," tuturnya.
Oleh karena itu, Hermawan memprediksi angka pesakitan Covid-19 akan masih terus melonjak, jika instruksi presiden masih tidak dijalankan oleh para menteri Jokowi.
"Jadi kita ini seperti fenomena gunung es. Muntahan di bawah permukaan itu jauh lebih besar yang belum terdeteksi ketimbang angka harian saat ini," katanya.
"Jadi resiko kejadian ini akan terus meningkat, kita tidak kaget jadinya bila rekor harian ini akan terpecahkan terus," demikian Hermawan Saputra.(RMOL)
