DEMOKRASI.CO.ID - Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon mendesak penyelidikan mendalam terkait penembakan laskar Front Pembela Islam. Sentilan itu disampaikan Fadli Zon yang wakil ketua DPP Partai Gerindra itu setelah penembakan enam laskar FPI oleh polisi, Senin (7/12/2020).
Sentilan itu disampaikan Fadli Zon dalam unggahan video di channel You Tube miliknya, Fadli Zon Official, dengan judul 6 Anggota FPI Ditembak Polisi, Usut Tuntas! Fadli dalam kesempatan itu bahkan menyindir polisi melakukan penembakan dengan peluru yang dibiayai dengan uang rakyat.
“Nyawa kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari kepolisian. Padahal, peluru itu datangnya juga dari rakyat. Dibiayai oleh rakyat, dan tidak boleh kemudian peluru itu juga mengadang kepada rakyat,” ucapnya seperti dikutip Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI), Selasa (8/12/2020).
Fadli mengatakan peristiwa ini harus segera diselidiki. Kalau perlu, dia meminta dibentuk tim yang independen atau tim gabungan pencari fakta yang independen untuk mengungkap siapa yang melakukan kesalahan.
Fadli Zon mengatakan bahwa pengusutan penembakan laskar FPI itu harus diusut terperinci. Pengusutan harus dilakukan mulai dari perintah untuk melakukan penguntitan terhadap Rizieq Syihab dan pendukungnya, penembakan, pengadaan, penyerangan, hingga penculikan.
Mantan Wakil DPR itu juga menambahkan bahwa penembakan yang terjadi, Senin (7/12/2020), merupakan tindakan yang sangat serius terhadap Rizieq Syihab sebagai tokoh umat dan juga pendukungnya.
“Dan saya kira ini sangat membahayakan integritas sosial. Mudah-mudahan akan segera ada titik terang dan keadilan betul-betul muncul siapa yang bersalah harus bertanggung jawab, termasuk Kapolda Metro Jaya,” pungkasnya.
Songsong Hari HAM
Apalagi, menjelang Hari Hak Asasi Manusia (HAM), maka diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Fadli Zon juga mewanti-wanti agar peristiwa ini tidak menjadi pelanggaran HAM yang brutal di tengah pandemi Covid-19.
“Tiga hari menjelang Hari Hak Asazi Manusia [HAM]. Harus diselidiki! Jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal di tengah pandemi Covid-19,” katanya mengingatkan.
Politikus Partai Gerindra itu meminta perhatian dari masyarakat untuk mengikuti kasus penembakan tersebut, agar diskriminasi hukum tidak kembali terulang. Dia menilai ada upaya-upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal, termasuk kalangan yang melakukan kritik terhadap pemerintah, atau kelompok yang tidak disukai oleh pemerintah.
Menurutnya bukan hanya dari masyarakat yang harus mengikuti kasus penembakan tersebut, melainkan juga dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat negara yang berada di lapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan enam laskar FPI.
“Apakah ini sudah sesuai dengan SOP [Standard Operating Procedure] yang ada, atau kah ini inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil, tokoh sipil ke mana-mana tanpa melalui sebuah prosedur yang tepat, yang benar,” katanya. []
