DEMOKRASI.CO.ID - Jelang berakhirnya masa bakti Jenderal Polisi Idham Azis, isu pergantian Kapolri semakin memanas.
Salah satu nama yang disebut-sebut bakal menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu adalah Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.
Salah satu alasannya, sosok yang kini menjabat sebagai Kabareskrim Polri itu memiliki track record yang ciamik.
Terlebih, Listyo juga disebut-sebut memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat masih berpangkat Kombes, Listyo tercatat juga pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi.
Namun, kabar itu dibantah langsung oleh Jenderal Polisi bintang tiga itu.
Sebaliknya, Listyo mengaku tak tahu menahu dari mana kabar itu berasal.
Terlebih kabar yang menyebut dirinya diisukan jadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Idham Azis.
“Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba isu itu muncul,” ujarnya kepada wartawan, di Mabes Polri, Selasa (12/1/2021).
Malah, Listyo menganggap kabar itu sebagai berita hoaks.
“Karena tidak jelas sumbernya jadi saya bilang itu hoaks saja,” sambungnya.
Baginya, saat ini yang terpenting adalah bagaimana Bareskrim bekerja secara profesional dan pembenahan internal.
Juga agar bisa melakukan penegakan hukum secara tegas, humanis, transparan serta bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat.
“Dan memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan untuk masyarakat,” tegas sosok yang pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi ini.
Untuk diketahui, selain Listyo Sigit Prabowo, sejumlah nama lain juga menjadi kandidat calon Kapolri.
Total ada lima nama kandidat yang disetor oleh Kompolnas ke Presiden Jokowi.
Bahkan, identitas kelimanya itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (8/1).
“Ini 5 nama Komjen Pol. yang diajukan kepada Presiden oleh Kompolnas untuk dipilih sebagai calon Kapolri: 1) Gatot Edy Pramono; 2) Boy Rafly Amar; 3) Listyo Sigit Prabowo; 4) Arief Sulistyanto; 5) Agus Andrianto.,” beber Mahfud.
Mahfud yang juga sebagai ketua Kompolnas mengatakan, kelima Jenderal bintang tiga yang disetor itu dianggap memenuhi syarat profesionalitas, loyalitas dan jam terbang.
“Mengonfirmasi berbagai berita. Yang diajukan semua Jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2,” tandas Mahfud.
Sebagaimana diatur dalam UU 2/2002 Tentang Kepolisian, Pasal 38 ayat (1) huruf b, Kompolnas bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. []
