DEMOKRASI.CO.ID - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyebutkan kasus korupsi dalam 2 tahun terakhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo meningkat tajam. Hal ini terutama dirasakan oleh para pelaku usaha di tanah air.
Menurut anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, hasil survei yang disampaikan LSI sama persis dengan yang dikeluarkan Transparancy International.
Mayoritas, kasus korupsi terjadi di sektor pelayanan publik, jasa, juga sektor pertambangan.
“Kalau sektor pelayanan publik kan terkait birokrasi. Nah, tapi ini kan persepsi. Ini pukulan, pukulan telak. Artinya hasil survei itu sangat mengganggu (kredibilitas Presiden),” ucap Nasir kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/2).
Legislator asal Aceh ini mengingat kembali bahwa Presiden Jokowi sempat menyatakan kepemimpinannya yang kedua ini tidak ada beban. Alhasil, meski banyaknya kasus korupsi, Jokowi tidak memiliki beban lantaran sudah diurus oleh KPK.
“Ini implikasinya memang, jadi tidak beban. Karena beliau merasa punya KPK atau mungkin di satu sisi beliau melihat KPK kalau rilis mereka banyak ditangkap (koruptor), keuangan negara banyak diselamatkan,” ujarnya.
“Lalu kemudian ada survei dari Transparancy International sehingga ada dua hal yang berbeda,” imbuhnya.
Munculnya persepsi publik mengenai kinerja pemerintah dan menyatakan dalam dua tahun terakhir kasus korupsi melonjak, diibaratkan Nasir seperti duri dalam daging yang perlu dibedah oleh Presiden Jokowi.
“Ini seperti duri dalam daging sebenarnya, yang sangat mengganggu. Duri dalam daging itu sakit kadang-kadang ya, walaupun enggak kelihatan, tapi kalau ada penyakit dalam, demam juga itu. Maksud saya presiden harus mengevaluasi dua hal tadi. (Hasil survei) LSI dan Transparancy Internasional,” tandasnya. (RMOL)
