DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo dinilai perlu segera bersikap soal penetapan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum melalui kongres luar biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
KLB itu digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Peneliti Centre for Strategis and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, Jokowi harus bicara karena polemik tersebut melibatkan anggota kabinet.
"Presiden harus bicara soal pentingnya menjaga nilai dan etika demokrasi," kata Arya saat dihubungi, Sabtu (6/3/2021).
Arya menduga, KLB itu tidak memenuhi syarat administratif yang ditetapkan AD/ART Partai Demokrat. Misalnya, soal jumlah kehadiran pengurus tingkat DPD dan DPC.
Berdasarkan AD/ART, KLB harus dihadiri 2/3 dari jumlah pimpinan DPD dan 1/2 dari DPC dan disetujui majelis tinggi partai.
"Kalau kita lihat data yang disampaikan Demokrat, hampir semua pemilik suara yang sah tidak hadir di sana. Dari syarat administratif saya kira jadi persoalan," tutur Arya.
Arya pun menilai kepemimpinan AHY masih cukup kuat secara hukum. Kendati demikian, ia mengingatkan, kadang persoalan hukum tidak cukup untuk mempertahankan legalitas kepengurusan partai.
Ia menuturkan, kepengurusan partai harus memiliki dukungan politik yang baik, sebab pengesahannya harus melalui Kementerian Hukum dan HAM.
Arya berharap Menkumham bisa bersikap profesional menghadapi kisruh di internal tubuh Partai Demokrat ini.
"Tentu hasil KLB ini akan dibawa ke Kemenkumham. Saya kira profesionalitas dan independensi Menkumham penting dalam menghadapi situasi ini. Menteri harus netral dalam posisinya sesuai standar hukum yang rigid," tegasnya.
Sebelumnya, KLB yang digagas para eks kader Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum, Jumat (5/3/2021).
Moeldoko pun menyatakan kesediaannya dan mengucapkan terima kasih kepada peserta KLB.
Selain itu, KLB juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Marzuki Alie menyatakan siap bekerja sama dengan Moeldoko untuk memenangkan Partai Demokrat pada Pemilu 2024.
"Moeldoko ketum, saya ketua dewan pembina. Jadi keputusan kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," kata Marzuki. []
