logo
×

Senin, 01 Maret 2021

Gde Siriana: Akal Elit Parpol Dan Pejabat Bisa Kalkulasi Mahar Dan Setoran, Pantas Utang Negara Numpuk

Gde Siriana: Akal Elit Parpol Dan Pejabat Bisa Kalkulasi Mahar Dan Setoran, Pantas Utang Negara Numpuk

DEMOKRASI.CO.ID - Ihwal korupsi di Indonesia yang masih merajalela di lingkaran kekuasaan disebabkan pola pikir pejabat yang meminta dan menerima mahar politik dalam kontestasi demokrasi.

Begitulah yang diungkapkan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf, menggambarkan kaitan demokrasi dan perilaku koruptif yang ada di Tanah Air.

"Semua elit parpol dan pejabat birokrasi yang meminta dan atau menerima mahar politik, mahar jabatan atau setoran lainnya adalah penyebab korupsi tidak pernah bisa dihentikan," tutur Gde Siriana.

Komite Politik dan Pemerintahan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI) ini memperkirakan, akal para pejabat yang terpilih dari politik transaksional memiliki kalkulasi ekonomis untuk menerima mahar dan memberikan setoran kepada sang sponsorship pemenangannya.

"Akal para pejabat seharusnya mengkalkulasi mahar dan setoran, apakah dapat dicukupi dengan gaji resmi selama menjabat," kata Gde Siriana.

"Dan sangat mungkin elit dan pejabat ini sudah mengkalkulasi berapa banyak uang yang dapat dikorupsi di jabatan yang dimaharkan. Sehingga mereka dapat menentukan nilai maharnya," sambungnya.

Sebagai perbandingannya, Gde Siriana menjelaskan pola pikir rakyat biasa yang biasanya menghitung kecukupan gaji dan dengan kebutuhan hidupnya selama sebulan puh.

"Masa elit dan pejabat tidak bisa. Kecuali mereka menutup mata dan tidak perduli dengan persoalan besar bangsa ini, korupsi dan dampaknya pada pembangunan," tuturnya.

Dampak paling serius dari korupsi dan sistem demokrasi yang transaksional ini, disebutkan Gde Siriana adalah utang negara yang semakin menumpuk. Karena, anggaran untuk perbaikan ekonomi nasioanal justru sudah direncanakan dicuri oleh para elit sejak perencanaan.

Makanya, dia menganggap wajar jika pertumbuhan ekonomi tidak pernah menanjak tinggi, malah justru mentok disekitar angka 5 persenan, tapi di sisi yang lain hutang semakin menggunung.

"Akhirnya (karena korupsi dan demokrasi transasksional) anggaran pembangunan akan terus tidak mencukupi untuk mengejar pertumbuhan yang mengesankan," paparnya.

"Jalan pintasnya ditutupi dengan hutang. Jangan heran jika sekarang hutang terus bertambah tapi pertumbuhan stagnan," demikian Gde Siriana menutup.(RMOL)

loading...