DEMOKRASI.CO.ID - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa kritik tak boleh dibungkam. Sebab, kata dia, dalam setiap kritik terdapat pembelajaran. Karenanya, Anies justru menyerukan jangan pernah mematikan kritik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
"Public policy is public education, karena itu dalam public policy diizinkan berdebat. Setiap perdebatan di situ ada proses pembelajaran. Karena itu, jangan pernah matikan kritik. Kalau kita matikan kritik berarti mematikan proses pembelajaran," ujar Anies dalam akun Youtube Pemprov DKI Jakarta dikutip redaksi Jumat (28/1/2022).
Anies mengatakan, publik akan mencerna dan menilai setiap kritikan itu. Dalam proses menilai setiap kritikan itu, masyarakat akan mengetahui secara pasti mana kritik yang berbobot dan perlu dipikirkan dan mana yang kritikan yang tak perlu dipikirkan. Dari situ publik dapat belajar.
"Nanti publik akan menilai dan belajar justru dari situ. Publik bisa akan mengetahui mana yang berbobot mana yang tidak perlu diambil pikiran gagasannya," tuturnya.
Seperti diketahui, lontaran kritik terhadap Anies belakangan. Nyaris setiap kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas mendapat kritik dari lawan politiknya. Yang paling santer dan sempat membuat kegaduhan politik adalah soal sumur resapan, penanganan banjir, Formula E, dan persoalan relokasi pemukiman yang dipakai Jakarta Internasional Stadium (JIS).
Soal Formula E, dua fraksi di DPRD DKI yakni Fraksi PSI dan PDIP bahkan menggulirkan hak interpelasi. Sementara pada isu sumur resapan, Anies juga diguncang manuver politik Fraksi PSI yang mengusung hak angket di DPRD DKI. Sayangnya, dua manuver politik itu gagal sebelum berkembang.
Turbulensi politik di ruang kerja DPRD DKI berlanjut di lapangan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha intens mengkritik kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Dia bahkan mendatangi lokasi pembangunan venue Formula E di Ancol. Selain itu, dia juga menyambangi masyarakat Kampung Bayam, Jakarta Utara merupakan korban gusuran pembangunan stadion itu.
Selain Giring, Ketua DPRD DKI dari Fraksi PDIP Prasetyo Edi Marsudi juga intens mengkritik kebijakan Anies. Yang paling heboh adalah keputusannya menghapus anggaran sumur resapan di rapat Badan Anggaran. [wartaekonomi]
