DEMOKRASI.CO.ID - Beredarnya isu wacana pemekaran di wilayah papua, Aktivis Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai buka suara.
Melalui akun media sosial Twitter miliknya, Natalius menolak keras pemekaran di tanah kelahirannya, Papua. Ia mengaku bisa saya jika harus menjadi Gubernur Papua.
“Kalau Sy ambisi jangankan PapuaTengah kampung Sy, dimana saja Sy bisa jadi gubernur,” katanya dilansir Galamedia dari akun Twitter @NataliusPigai2.
Dalam unggahan yang sama, dirinya menegaskan bahwa PapuaTengah merupakan kampung dimana tempatnya dibesarkan.
“PapuaTengah Kampung Sy,” ujarnya.
Di sisi lain, Pigai juga menyebut dirinya memiliki ikatan beberapa dengan beberapa suku di Papua.
Lebih jauh, Pigai lantas membeberkan sejumlah suku yang memiliki ikatan dengan dirinya.
Di antaranya dia merupakan salah satu warga suku Mee dengan populasi sebesar 800 ribu, neneknya berasal dari suku Amungme, dan sang ibu dari suku Moni.
“Saya suku Mee (800 ribu), Nenek Saya Amungme, Mama Sy Moni,” ujarnya. Dilansir dari Galamedia. Sabtu, 29 Januari 2022.
Kendati demikian, Pigai menyimpulkan bahwa jika dirinya maju sebagai kepala daerah maka akan bisa memperoleh kemenangan dengan raihan suara lebih dari 85%.
“Bisa menang di atas 85%,” katanya.
Meski begitu, dirinya hanya berfokus sekaligus peduli akan nilai-nilai kemanusiaan dirinya tetap mempunya tanggung jawab untuk tetap mengingatkan pemerintah.
“Sy pny tanggungjawab moral utk ingatkan pemerintah,” terangnya.
Sebelumnya, beredar kabar terkait wacana akan dilakukannya pemekaran di wilayah di Papuatengah hangat diperbincangkan.
Kendati demikian, Pigai menegaskan dirinya bersikeras menolak wacana pemekaran di kampung halamannya tersebut.
Hal tersebut terbukti, saat ia turut mengunggah sebuah foto yang menyuarakan Natali us Pigai minta Papua tidak dimekarkan.
Unggahan Pigai rupanya turut dibanjiri dukungan dari netizen Indonesia.
“Mantap pak jngn sampe kaya hutan kalimantan, hutan punah pertahankan pak Bravo..,” kata @Didinfa.
“Tegas demi keutuhan alam dan rakyat Wess Papua..kaka Lanjut..,” ujar akun @BeryMack.
“Setuju bpk……SDM oap msh sangat minim….. jumlah penduduk asli Papua juga sedikit pemerintah pusat tolong pikirkan itu,” kata akun @Vika_Gabriel1.
“Pak pigai benar, pemekaran provinsi tdk penting bagi warga papua. Mau buka lahan utk ap, sementara oap dlm pemunahan. Yg dibuat negara secara sistematis dan terencana,” kata akun @EnodamalE. [terkini]
