DEMOKRASI.CO.ID - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menilai bahwa tidak ada radikalisme dan ekstrimisme di masjid.
Oleh sebab itulah, ia tak setuju dengan rencana Polri memetakan masjid sebagai salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme.
Fadli Zon sepakat dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) yang juga tak setuju dengan pemetaan masjid.
“Betul sekali Pak JK, tak ada radikalisme dan ekstrimisme di masjid sehingga harus ‘dipetakan’,” kataFadli Zon melalui akun Twitter resminya pada Sabtu, 29 Januari 2022.
Dilansir dari Kompas, Polri berencana memetakan masjid-masjid di Indonesia dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri, Brigjen Umar Effendi dalam agenda “Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme” yang digelar MUI pada Rabu, 26 Januari 2022.
Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) pun menanggapi hal ini dan menegaskan bahwa tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.
“Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada baiat di masjid, macam-macam,” katanya usai salat Jumat dan silaturrahmi dengan Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar pada Jumat, 28 Januari 2022.
Jusuf Kalla menambahkan bahwa aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan, seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme.
Oleh sebab itu, mantan Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan.
“Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan,” tegas Jusuf Kalla.
Lebih lanjut ia juga menanggapi tentang sejumlah ustaz atau penceramah yang menyampaikan amar makruf nahi mungkar di masjid dengan cara mengkritik.
Jusuf Kalla menilai bahwa hal itu memang ada. Namun, menurutnya, itu tergantung tema yang disampaikan setiap penceramah.
“Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara,” katanya.
Sebaliknya, jika memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara, maka ia mempersilakan Pemerintah untuk bertindak tegas.
“Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu,” ungkap Jusuf Kalla. [terkini]
