DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi nama Nusantara untuk nama Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dan diikuti disahkannya Rancangan (RUU) Undang-undang mengenai pemindahan ibu kota.
Santer nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang disebut-sebut calon kepala otorita IKN.
Pengamat politik dan juga pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti mengatakan tidak masalah Ahok menjadi kepala otorita IKN.
"Selama memiliki kualifikasi semua warga negara memiliki kualifikasi dan persyaratan berhak menjadi posisi tersebut," terang Ray yang dihubungi di Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Namun demikian, menurut Ray, meminta ketidakcocokan terhadap seseorang untuk menempati posisi tertentu jangan dikaitkan dengan isu rasialisme.
"Saya tidak setuju karena itu tidak relevan, artinya kalau dibicarakan, misalnya, Ahok tidak cocok kurang kompeten tapi jangan dibawa ke isu rasialisme yang banyak dibicarakan belakang ini," tegas Ray.
Ray sendiri menilai Ahok sangat berkompeten untuk menjadi kepala otorita IKN, karena pengalamannya pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Tentang mantan narapidana (Napi) Ray juga menilai tidak masalah karena kejahatan yang pernah dilakukan Ahok itu, bukan kejahatan yang berkaitan dengan pengelolaan negara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mrngungkapkan, Ibu Kota Nusantara, nantinya akan dipimpin oleh sebuah badan otorita yang dikepalai oleh seorang kepala otorita yang posisinya setara menteri.
Roy Suryo Mempertanyakan
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo juga mempertanyakan kebenaran berita Ahok yang akan menjadi kepala otorita IKN.
Menurut Roy Suryo, Ahok merupakan mantan narapidana kasus ujaran kebencian SARA.
Selain Ahok, ada tiga calon lainnya, yakni mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas, kemudian Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi, serta satu orang lagi yakni mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA), Tumiyana. (johara)
