DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Asosiasi Ilmuan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra mengatakan, ketegasan dan niat Menteri BUMN, Erick Thohir layak diapresiasi.
Sebab, dengan keberanin sang Menteri melaporkan jajaran PT Garuda, tak lain guna memberantas dugaan korupsi dan inefesiensi birokrasi.
Namun, sebelum itu, ia menyarankan agar Menteri BUMN juga harus segera mengaudit secara menyeluruh.
"Namun semestinya akan lebih baik bila dilakukan audit terbuka dulu. Audit menyeluruh, kemudian diumumkan terbuka, bila audit yang dipublish hanya audit keuangan," katanya Rabu (12/1/2022).
Meski begitu, jika tidak disertai dengan audit kebijakan dan audit manajemen akan menghadapi hambatan.
"Karena dengan dilakukan audit menyeluruh itu, akan diketahui dan membuka latar belakang dan motif dari setiap perbuatan dan kebijakan dalam pengelolaan PT Garuda serta terlihat jelas dan terang fakta hukumnya dan siapa pula yang harus bertanggungjawab," ucapnya.
Karenanya, lanjut dosen Hukum Universitas Trisakti ini, perlu adanya surat atau pernyataan dari Menteri BUMN, bahwa audit harus dilakukan terbuka dan hasilnya dapat diketahui oleh publik.
"Jika hal ini tidak dilakukan sebagaimana diketahui image kebanyakan politik praktik birokrasi Indonesia itu cendrung dominasi kebijakan tambal sulam dan "politik balas dendam" dan habisi 'golongan' tertentu," ucapnya.
Jadi, bebernya, diharapkan dengan Menteri BUMN melaporkan ke Kejaksaan Agung PT Garuda ini, dan ada pernyataan Menteri BUMN bahwa laporan keuangan Garuda harus diaudit dan investigasi secara terbuka, dan hasilnya dapat diinfokan ke publik.
Hal ini suatu langkah konkrit yang tepat dan bila hal ini teroperasional maka dapat jadi aksi nyata sekaligus momentum reformasi besar untuk birokrasi pemerintah.
Benar-benar membenahi tuntas tata kelola birokrasi dan memperbaiki sistem supaya lebih kuat, tangguh dan konstitusional.
"Bukan hanya sekedar "tambal sulam" atau praktik politik "balas dendam birokrasi'," tutup Azmi Syahputra. (rizal)
