logo
×

Selasa, 01 Februari 2022

Dinilai Akan Buat Citra Jokowi Buruk, Ahok Perlu Dicopot

Dinilai Akan Buat Citra Jokowi Buruk, Ahok Perlu Dicopot

DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai bahwa Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok perlu dicopot dari jabatannya.

Salah satu alasannya adalah karena sikap Ahok yang dinilai sering membuat gaduh publik belakangan ini akan membuat buruk citra Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Kalau narasi yang dikembangan (Ahok) itu kontraproduktif, tentu akan berimplikasi pada Pak Jokowi,” kata katanya pada Sabtu, 1 Januari 2022, dilansir dari RMOL.

Menurut Ujang, perilaku Ahok tidak akan lepas dari citra Jokowi sebab ia menjabat di perusahaan BUMN.

Oleh sebab itu, Ujang Komarudin menilai Ahok perlu dicopot dalam waktu dekat ini untuk menyelamatkan citra Jokowi.

“Karena Pak Jokowi akan tone-nya negatif di mata publik (jika terus pertahankan Ahok),” pungkasnya.

Sebelumnya, Ujang komarudin juga menyampaikan hal senada bahwa Ahok memang layak dicopot dari jabatannya.

“Secara objektif Ahok layak dicopot,” Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini pada Jumat, 31 Desember 2021.

Sayangnya, ia menilai Ahok tidak akan digeser dari Komut Pertamina sebab jabatan tersebut merupakan kompensasi politik dari pemerintahan Presiden Jokowi.

“Tapi tak akan bisa. Karena jabatan Ahok di Pertamina itu kan kompensasi politik,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Ujang menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sepatutnya merespons rencana pelaporan dugaan korupsi yang melibatkan Ahok.

Sebagaimana diketahui, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi berencana melimpahkan dokumen terkait dugaan korupsi Ahok kepada KPK.

Jika Ahok tersandung kasus hukum, menurut Ujang Komarudin, maka secara otomatis jabatannya bisa saja dicopot.

“Kita semua cinta kepada bangsa ini. Korupsi sangat menyengsarakan rakyat. Jadi KPK mesti tindaklanjuti laporan Adhie Massardi atas dugaan korupsi Ahok. Jika dibiarkan dan didiamkan, maka rakyat akan menuding KPK berada dalam genggaman penguasa,” pungkasnya. [terkini]

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: