DEMOKRASI.CO.ID - Faisol Riza, selaku Ketua Komisi VI DPR RI menanggapi penilaian Fahri Hamzah, yang usulkan BUMN tidak perlu mengikuti rapat DPR.
Faisol Riza merasa perlu menanggapi hal tersebut, mengingat Komisi VI merupakan alat kelengkapan Dewan (AKD) di DPR yang tugasnya mencakup di bidang perdagangan, koperasi, UKM, BUMN, investasi, dan standardisasi nasional. BUMN-BUMN adalah mitra kerja Komisi VI DPR.
“Mental politik dan profesional tak negatif. Bahaya kalau penilaian begini disebarluaskan,” kata Faisol Riza kepada wartawan.
Faisol juga menolak usulan dari Fahri tersebut, ia juga mempertanyakan mengapa usulan itu tidak disampaikan Fahri Hamzah pada saat masih berada di kursi DPR.
Bahkan menurut Andre Rosiade, selaku Anggota Komisi VI DPR Fraksi Partai Gerindra bahwa Fahri Hamzah sendiri pernah memanggil BUMN, saat ia masih menjadi anggota DPR.
“Bang Fahri Hamzah itu kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Bang Fahri Hamzah itu kan pernah jadi anggota DPR, bahkan pernah menjadi anggota Komisi VI DPR RI, yang dulu kerjanya itu Bang Fahri juga suka memanggil direksi-direksi BUMN, itu kerja Bang Fahri sebelum dia di Komisi III,” ujar Andre, yang dikutip dari detiknews.com pada Rabu, 16 Februari 2022.
“Tahun 2019-2014, jadi, Bang Fahri juga pernah menjadi anggota Komisi VI, pernah manggil BUMN-BUMN, masak Bang Fahri lupa?” imbuhnya lagi.
Bukan hanya itu, Achmad Baidowi yang juga merupakan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PPP, juga ikut menanggapi usulan Fahri Hamzah.
“Apa Fahri lupa bahwa BUMN itu ada dana negara yang harus dilakukan pengawasan oleh DPR? DPR dalam hal melakukan fungsi pengawasan. Salah satu tugas pokok dan fungsi DPR itu salah satunya adalah pengawasan selain penganggaran dan legislasi,” katanya.
Menimpali tanggapan dari yang lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi PDIP Aria Bima menyebut DPR perlu mengawasi BUMN. Dia ikut menolak usulan Fahri Hamzah.
“Alur pikirnya, pemegang saham atau pemilik BUMN adalah negara, yang diatur melalui UU diwakili oleh Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Dan Presiden bertanggung jawab kepada rakyat melalui MPR,” pungkas Aria Bima [terkini]
