DEMOKRASI.CO.ID - Polemik Desa Wadas dinilai sangat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang belakangan dikaitkan dengan gelaran Pilpres 2024.
Menurut aktivis perempuan milenial, Putri Khairunnisa, gejolak Wadas memang tidak bisa dilepaskan dari sosok Ganjar sebagai kepala daerah.
Apalagi, kasus Wadas yang diwarnai penangkapan warga penolak tambang andesit diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Kasus Desa Wadas telah menjadi perbincangan hangat dikarenakan adanya indikasi pelanggaran HAM aparat terhadap warga yang tidak ingin tanahnya diserobot untuk kepentingan pembangunan bendungan (Bendungan Bener)," kata Nisa, sapaan Putri Khairunnisa dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/2).
Nisa mengingatkan agar Gubernur Ganjar tidak hanya meminta maaf kepada warga Desa Wadas, tetapi juga mendampingi warga agar polemik dapat diselesaikan tanpa harus ada korban jiwa.
"Langkah Pak Ganjar dengan meminta maaf kepada warga Wadas harus diimplementasikan dalam bentuk pendampingan warga, baik membebaskan warga yang ditahan dan juga menjadi problem solving atas kasus tersebut, " terangnya.
Nisa juga meminta aparat kepolisian tidak bertindak di luar batas. Sebagai aparat penegak hukum, polisi harusnya lebih humanis dan bijak.
Oleh karenanya, penyelesaian kasus Wadas akan sangat bergantung pada pihak-pihak yang terlibat, termasuk menjadi tantangan bagi Ganjar yang digadang-gadang akan bertarung di 2024.
"Pak Ganjar harus memfasilitasi semua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Pak Ganjar juga jangan terjebak dalam kepentingan oligarki," tandasnya. [rmol]
