logo
×

Senin, 04 April 2022

Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode Dituding Settingan Belaka, Goal-nya Biar MPR Gak Bisa Nolak

Deklarasi Dukung Jokowi 3 Periode Dituding Settingan Belaka, Goal-nya Biar MPR Gak Bisa Nolak

DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga menilai dukungan dari masyarakat untuk presiden tiga periode tampaknya hasil mobilisasi para elit.

Jamil menilai berbagai elemen masyarakat diciptakan untuk menyuarakan presiden tiga periode.

"Pernyataan berupa kebulatan tekad seperti itu akan terus digaungkan untuk menekan MPR melakukan amandemen UUD 1945. Kebulatan tekad itu dirancang seolah-olah murni kehendak masyarakat," kata Jamil kepada Warta Ekonomi.

Dia menambahkan para elit yang berada dibalik layar itu akan menggunakan suara kebulatan tekad itu sebagai dasar mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi. MPR akan dikondisikan hingga tak berdaya sehingga tak ada dasar lagi bagi MPR menolak amandemen.

"Pola itu sudah dirancang lama. Tahun ini akan dimaksimalkan hingga tujuan amandemen UUD 1945 dapat terwujud. Sebab, kalau tahun ini tidak berhasil, maka peluang amandemen konstitusi akan sulit terealisasi. Itu artinya, presiden tiga periode akan gagal," tegasnya.

Terkait hal itu, respon Presiden Jokowi memang terkesan berubah. Sebelumnya menolak keras, sekarang hanya menyatakan kita harus taat konstitusi.

"Ajakan taat konstitusi itu tentu bermakna ganda. Taat konstitusi bisa ditafsirkan yang berlaku saat ini. Kalau ini tafsirnya, maka sudah tertutup untuk presiden tiga periode,

Tetapi, taat konstitusi bisa juga ditafsirkan mengikuti setelah diamandemen. Kalau ini tafsirnya, maka pelaksanaan presiden tiga periode juga taat konstitusi," terangnya.

Karena itu, lanjut Jamil, pernyataan Jokowi memberi ruang kepada elit untuk terus mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi. Para elit yang ada di belakang layar akan semakin intens memobilisasi masyarakat untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945.

"Upaya para elit itu harus dilawan. Semua anak bangsa yang pro demokrasi harus merapatkan barisan menolak penundaan pemilu atau presiden tiga periode.

Mereka pantas dilawan karena penghianat reformasi. Mereka ini tak pantas diberi kekuasaan lebih lama lag karena akan menghalalkan semua cara. Negara dalam bahaya bila mereka terus berkuasa," tegasnya. [wartaekonomi]

Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News:
Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.