DEMOKRASI.CO.ID - Dukungan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melanjutkan kepemimpinannya menjadi tiga periode masih menggema. Kali ini, suara itu datang dari Koalisi Bersama Rakyat (Kobar).
Deklarator Kobar, Sahat Martin Philip Sinurat, mengatakan alasan dukungan tiga periode kembali disuarakan lantaran selama menjabat, Jokowi dinilai tidak hanya membangun Indonesia bagian barat, tetapi juga membangun Indonesia bagi timur. Kebijakan itu menurut Sangat membuktikan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat wilayah Barat dan Timur.
“Terkait tiga periode ini kita juga harus melihat bahwa apa yang dilakukan Jokowi selama ini memang benar-benar sesuai dengan harapan kita bertahun-tahun, beliau benar-benar membangun Indonesia sentris, banyak daerah-daerah yang puluhan tahun tidak dibangun justeru dalam waktu delapan tahun itu dibangun oleh Pak Jokowi,” kata Sahat dalam acara Halal Bihalal Gerakan Tiga Periode di Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Sabtu (25/6/2022).
Menurut Sahat, program-program kerja Pemerintah untuk kemajuan bangsa ini masih perlu diselesaikan, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di luar Jawa, pembangunan maritim Indonesia, tol laut hingga menuju Indonesia Emas di tahun 2045 membutuhkan pemimpin seperti Jokowi. Oleh sebab itu, masyarakat Indonesia dan para relawan Jokowi terus menyuarakan Jokowi tiga periode.
“Apalagi kalau beliau kita berikan lima tahun untuk benar-benar membangun tonggak menuju Indonesia emas 2045. Ini tentunya terus kita suarakan, karena kita bingung 2024 ini kalau bukan pak Jokowi lagi, itu siapa yang bisa melanjutkan? Jangan-jangan kebijakannya semua berubah, termasuk ketegasan Pak Jokowi soal radikalisme, intoleransi dan di 2024 nanti melempem lagi,” ujarnya.
“Ada juga pembangunan IKN, maritim, tol laut dan lain-lain ini harus pak Jokowi yang meneruskan. Saya melihat pak Jokowi tidak melarang rakyat untuk menyuarakan tiga periode, dan kami membuat statemen bahwa 2024 nanti kepemimpinan Pak Jokowi dilanjutkan,” imbuhnya.
Sahat mengatakan UUD memiliki ruang untuk diamandemen. Sebab itu, kata dia, tugas rakyat dan para relawan saat ini adalah menyuarakan Jokowi tiga periode, agar para partai politik memiliki alasan untuk melakukan amandemen UU tersebut.
“Ruang evaluasi itu ada dan kami baca di UUD ada ruang untuk amandemen. Kan yang kita lakukan sekarang itu agar aspirasi kita didengar. Memang aspirasi ini kita harus terus sampaikan, seperti tadi disampaikan karena partai ini melihat suara rakyat, dan kalau suaranya malu-malu maka mereka menganggap banyak tidak mendukung tiga periode, tapi kalau kita semua dari Sabang sampai Merauke menyuarakan pak Jokowi untuk lanjut lagi, nah saya yakin partai-partai juga akan mendesak,” jelasnya.
Lebih lanjut Sahat mengatakan saat ini Jokowi tidak memiliki partai politik dan pastinya tidak mempunyai kekuatan di parlemen untuk melakukan amandemen. Namun, Jokowi saat ini berkoalisi dengan rakyat yang artinya kepentingan rakyat menjadi tolak utama dalam bekerja membangun Indonesia ke depan.
“Koalisi bersama rakyat ini karena pak Jokowi tidak punya partai, jadi koalisi beliau itu tidak bersama partai tapi bersama rakyat Indonesia dan itu yang harus kita tegaskan. Kita tunjukan bahwa yang dipunyai pak Jokowi itu bukan partai tapi ratusan juta rakyat Indonesia, dan mereka itulah yang memiliki pak Jokowi dan Pak Jokowi memiliki mereka,” kata dia.
Gerakan tiga periode ini, kata Sahat, sudah melewati diskusi panjang oleh Kobar hingga dinilai tidak bertentangan dengan UUD, karena dalam rumusannya UUD memiliki ruang untuk diamandemen.
“Nah kami coba diskusi panjang, satu hal yang perlu kita ingat, dimasa reformasi ketika dibatasi yang dulunya bisa sekian periode tapi kemudian dibatasi hanya dua periode itukan dimasa kita harus memutus masa-masa otoriter, sehingga cepat kami coba membayangkan pernyataan Bung Karno waktu masih perjuangan kemerdekaan, kata beliau kita merdeka dulu nanti dievaluasi kembali. Nah saya pikir momennya sama di era reformasi, yang penting kita batasi dulu nanti setelah itu kita evaluasi lagi,” pungkasnya. [poskota]
