logo
×

Kamis, 11 Agustus 2022

Kementerian Perdagangan Gandeng PBNU Kembangkan UMKM Berbasis Ekonomi Umat

Kementerian Perdagangan Gandeng PBNU Kembangkan UMKM Berbasis Ekonomi Umat

DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Perdagangan dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjalin kerjasama sinergi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kerjasama itu tertulis dalam nota kesepahaman yang diteken Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf di Hotel Meliá Purosani, Yogyakarta, Kamis (11/8).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono.

"MoU ini merupakan sinergi untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat. Salah satunya, agar UMKM santri naik kelas," ujar Zulkifli Hasan.

Politisi yang karib disapa Zulhas itu menuturkan, pada 2021 UMKM berkontribusi dominan terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sebagian besar tenaga kerja.

Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian yang perlu didukung dari berbagai lini agar naik kelas demi memperkuat perekonomian Indonesia.

"Dalam mendukung kemajuan UMKM, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai fasilitas berupa program pembinaan,  pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas SDM, kapasitas bisnis, dan akses pasar UMKM," imbuhnya.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyebutkan beberapa strategi Kementerian Perdagangan untuk memajukan UMKM. Pertama, mendukung percepatan digitalisasi dengan menargetkan seribu pasar dan satu juta pedagang UMKM termasuk warung pangan di seluruh Indonesia.

Kedua, menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk pemasaran produk dalam negeri, paling sedikit 30 persen dari luas area pusat perbelanjaan. Serta ketiga, mendukung target program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) sehingga banyak UMKM bergabung platform digital.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf meyakini, nota kesepahaman tersebut cukup menarik dan dapat segera diwujudkan.

"Dengan memotong rantai distribusi, UMKM santri dapat tumbuh, bahkan memperluas akses pasar," demikian Gus Yahya. [rmol] 

Follow
Terkoneksi dengan berbagai Sosial Media kami agar tetap terhubung dan mengetahui Informasi terkini.
Jangan Lupa Subscribe YouTube DEMOKRASI News: