DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Politik, Fernando Emas sepakat dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengancam bakal mempidanakan lembaga yang membuat survei pesanan untuk menguntungkan calon presiden tertentu jelang Pilpres 2024 mendatang.
Fernando Emas mengatakan,langkah Bawaslu yang melarang keras survei Pilpres abal-abal itu sudah sangat tepat.Sebab dengan adanya pesan tegas tersebut,maka masyarakat tidak disesatkan dengan berbagai hasil survei pesanan jelang Pilpres nanti.
"Lembaga survei sebaiknya mengedepankan profesionalitas, independen, jujur dan transparan ketika melakukan survei dan mempublikasikannya kepada publik," katanya saat dikonfirmasi Populis.id Jumat (20/01/2023).
Menurutnya, sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu berkewajiban untuk mengawasi jalannya pemilu bisa berlangsung dengan baik, jujur, adil transparan tanpa ada kecurangan. Jangan sampai hasil lembaga survei yang dimanipulasi dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan.
"Atau sebaliknya, menuduh penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum) berlaku curang karena opini yang sudah dibangun melalui hasil survei atau hasil quick count yang dilakukan oleh lembaga survei," paparnya.
Menurutnya, lembaga survei yang melakukan survei atau quick count dengan tidak secara ilmiah akan berpotensi membuat kegaduhan seperti pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu. Akhirnya hasil quick count dijadikan dasar untuk membuat tuduhan bahwa KPU berlaku curang dan berpihak terhadap salah satu calon.
Ia berharap tidak ada lagi kegaduhan hasil pemilu disebabkan oleh Lembaga Survei hanya karena berpihak pada salah satu calon.
"Walaupun Lembaga Survei dimanfaatkan untuk kepentingan materi karena jasa pendampingan sebagai konsultan salah satu pasangan capres atau kepala daerah sebaiknya tetap dilakukan dengan jujur dan mengedepankan etika," pungkasnya.][populis]
