DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kurang melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan sosial (bansos) DKI tahun 2020 sehingga masih terjadi penumpukan di gudang dan kini terindikasi dugaan korupsi.
Berdasarkan temuan yang ada, tumpukan beras bansos yang ada di gudang Perumda Pasar Jaya, Pulogadung itu sudah dalam kondisi rusak dan menguning. Sehingga saat ini dipastikan tidak bisa lagi dikonsumsi manusia maupun hewan.
"Menurut saya itu persoalannya adalah lemahnya pengawasan pada saat distribusi, jadi itu semua kan sumbernya adalah pada saat penyaluran itu disampaikan," kata Trubus kepada Populis.id, Selasa (17/1/2023).
Trubus mengatakan, penumpukan beras bansos itu terjadi karena pengelolaan yang tidak transparan di zaman Anies. Sehingga wajar apabila sejumlah pihak menduga ada tindakan korupsi di dalamnya.
"Persoalan di Pulogadung itu juga menurut saya adalah persoalan tata kelola, yang tidak transparan dan memang ada dugaan potensi korupsi disitu," ujarnya.
Trubus menduga, insiden penumpukan beras bansos di Pulogadung sudah diketahui oleh Gubernur yang saat itu menjabat. Sebab jumlahnya yang sangat banyak, mustahil apabila pergerakannya tidak terbaca.
"Pemimpin yang sebelumnya, memang saya rasa mengetahui tentang prosedur itu karena kan jumlah yang sangat besar ya, saya menduga itu seperti tersistematis, sudah diatur sedemikian rupa," kata Trubus.
Trubus turut menduga temuan di Pulogadung hanya satu dari sekian tumpukan beras yang tidak disalurkan ke masyarakat dari waktu yang semestinya.
"Sebetulnya kalau mau diusut lagi, saya rasa ada lagi di tempat lain," lanjutnya.
Sebelumnya, pegiat media sosial Rudi Valinka membocorkan dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 ketika masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Berdasarkan temuan, dugaan korupsi itu mencapai Rp2,85 triliun.
"Temuan Dugaan Korupsi Program Bansos Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp. 2.85 Triliun. Hasil audit forensik Ernst & Young yang belum dibuka ke publik nih," kata Rudi dikutip dari Twitter pribadinya @kurawa, Selasa (10/1/2023).
Rudi mengatakan bahwa dugaan tersebut berawal dari info seorang pengungkap fakta yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung.
Pasar Jaya merupakan salah satu perusahaan BUMD yang dipilih Dinas Sosial DKI sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako. Terkait hal itu, Pasar Jaya mendapat porsi senilai Rp2.85 triliun.
"Tidak ada alasan spesifik mengapa Dinsos DKI memberikan porsi yang sangat besar kepada Pasar Jaya apakah karena status perusahaan yang masih Perum (perusahaan umum) sehingga lebih mudah untuk administrasi cawe-cawenya," tuturnya.[politik]
