DEMOKRASI.CO.ID - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI) menyusul terjadinya bentrok antara karyawan lokal dan asing.
Menurut Mulyanto, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI karena lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.
"Pemerintah jangan menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar. Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai," katanya kepada Populis.id pada Selasa (17/01/2023).
"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," sambung Mulyanto.
Karena itu ia mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3. Sebab, yang juga dikhawatirkan adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang.
"Kemudian komponen peralatan yang berkualitas rendah, serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat," ucapnya.
Bila ini terbukti maka artinya pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen.
Selain itu, Mulyanto menilai sekarang adalah saat yang tepat bagi Pemerintah untuk melakukan evaluasi komprehensif program hilirisasi nikel ini. Pasalnya, program hilirisasi nikel mengorbankan banyak fasilitas negara, tapi hanya menghasilkan manfaat yang terbatas.[populis]
