DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum Front Persaudaraan Islam (FPI) yang juga menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Muhammad Al Attas mengutuk keras aksi
pembakaran Alquran yang dilakukan politisi anti-imigran bernama Rasmus Paludan di dekat Kedutaan Besar Turki di kota Stockholm.
Paludan merupakan pemimpin partai Stram Kurs (Garis Keras) sayap kanan Denmark.
Menurut Habib Al Attas, tindakan pembakaran kitab suci ini sudah tidak bisa dimaklumi. Paludan disebut politisi biadab yang sedang mempertontonkan kekejian.
"Kami Mengutuk dan mengecam keras tindakan biasa dan keji tersebut," katanya dalam keterangan tertulisnya dilansir Populis.id Rabu (25/1/2023).
Tidak hanya mengecam pelaku, Habib Al Attas juga murka terhadap pemerintah Swedia, alih-alih menangkap dan menindak para pelaku, pemerintah setempat kata dia justru memfasilitasi para pelaku untuk melecehkan kita suci di depan publik.
Disisi lain Al Attas juga mengecam negara-negara Eropa yang disebutnya bersikap standar ganda, yakni selalu melindungi gerakan Islamophobia atas nama kebebasan berekspresi akan tetapi bersikap represif dan secara tidak adil membatasi ruang gerak dan ekspresi umat Islam seperti pelarangan cadar dan lain sebagainya dengan dalih kesamaan.
" Mengecam dan mengutuk Pemerintah swedia yang telah secara nyata melindungi dan memfasilitasi aksi pembakaran Kitab Suci Alquran lewat kepolisian swedia yang menjaga aksi pembakaran alquran," ujarnya.
Selain itu Al Attas juga menyentil keras Pemerintah Indonesia, sebagai negara Islam terbesar di dunia, kata Pemerintah Indonesia tak boleh berdiam diri atas peristiwa ini, sebab pembakaran Alquran kerap terjadi di sejumlah negara Eropa. Al Attas mendesak pemerintah Indonesia segera memanggil duta Besar Swedia
"Menuntut Pemerintah Indonesia yang selalu membanggakan diri sebagai Negara Muslim Mayoritas dan Negara Pancasila yang Sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa melakukan tindakan politik nyata terhadap aksi biadab dan keji Pembakaran Kitab Suci Alquran yang terjadi di swedia dengan memanggil Duta Besar Negara swedia dan Denmark serta meminta penjelasan dan harus memulangkan mereka dari bumi Indonesia serta memutus hubungan diplomatik dengan swedia dan denmark," pungkasnya.[populis]
