DEMOKRASI.CO.ID - PDIP gencar mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat secara spesifik meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri dari Partai NasDem.
Kedua menteri itu adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Permintaan PDIP itu sontak jadi sorotan publik. Pasalnya, dianggap berkaitan dengan langkah politik NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Politikus PDIP Deddy Sitorus membantah desakan reshuffle kabinet tersebut berkaitan dengan Pilpres 2024.
Menurutnya, PDIP bukan kali ini saja meminta Jokowi untuk merombak kabinetnya.
Dia menyebut bahwa PDIP sudah kerap meminta Jokowi merombak kabinet, bahkan sejak periode pertama. Namun, permintaan itu kerap tak didengar Jokowi.
"Jujur saja, kita juga berkali-kali minta presiden mengganti menteri dari periode pertama, ya lebih sering tidak didengar Pak Jokowi," ujar Deddy dikutip dari YouTube ILC, Senin (9/1/2023).
Kendati begitu, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tetap menghornati keputusan Presiden Jokowi yang tidak melakukan reshuffle kabinet.
Deddy menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang harus dihormati.
"Saya kira karena apa? karena kita menghargai itu sebagai hak presiden, hak prerogatif. Tetapi, tentu hak kami juga untuk melakukan, katakanlah membangun diskursus publik tentang hal-hal yang kami anggap penting," jelasnya.
Jokowi Harus Izin ke Surya Paloh
Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie mengingatkan Presiden Jokowi agar izin terlebih dahulu ke Surya Paloh sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Ia meminta Jokowi menghormati NasDem sebagai partai pengusung di Pilpres 2014 dan 2019 lalu.
"Karena NasDem itu pendukung setia sejak 2014, reshuflle sekarang itu apakah sudah memahami menghormati hak NasDem sebagai pengusung pendukung diajak misalnya Pak Surya diajak konsultasi, Pak Surya misalnya ditanya, Pak Surya misalnya diberitahu, apakah sudah, itu saya tidak tahu,' ungkap Gus Choi--sapaan akrabnya--di acara Kopi Politik, Jakarta Selatan, Sabtu lalu.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa Jokowi bukanlah raja yang bisa seenaknya melakukan langkah politik.
Baca Juga: Wacana Megawati Nyapres Lagi, Refly Harun Beberkan Analisisnya!
Oleh karena itu, partai pengusung yang telah membantu Jokowi punya hak untuk diajak bicara soal reshuffle kabinet.
"Intinya adalah presiden bukan raja, presiden punya hak memang iya punya hak, tetapi pengusung juga punya hak, hak untuk diajak bicara, hak untuk diajak berembuk bermusyawarah," jelasnya.[populis]
