 |
| Basuki Tjahaja Purnama. ©2013 Merdeka.com/imam buhori |
Sekadar diketahui, jajaran legislator DKI Jakarta meminta kenaikan tunjangan rumah mencapai 100 persen.
Ahok menjelaskan, sejatinya permintaan kenaikan tunjangan itu sudah diparaf. Namun, dia memberi catatan keras kepada Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI untuk mengkaji ulang lagi usulan tersebut.
"Saya bilang sama Sekwan dikaji dulu, bukan asal minta, harus ada kajian, dasarnya apa. Saya enggak mau saya masuk penjara karena anggota dewan, gara-gara salah gitu lho," ungkapnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (22/10/2015).
Menurut Ahok, dirinya tidak ingin seperti yang terjadi pada beberapa kepala daerah lain. Asal teken tiba-tiba mendapat vonis salah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Kalau memangnya oke ya kita kasih. Sekwan lagi urus. Masalahnya ini lumayan lho tinggi naiknya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Bagian Keuangan Kesekertariatan Dewan, Dame Aritonang membenarkan permintaan kenaikan tunjangan rumah dari DPRD DKI. Bila usulan kenaikan tunjangan itu direstui Gubernur, kata Dame, pendapatan bulanan atau take home pay anggota DPRD DKI pun ikut naik sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta tiap bulannya.
"Kalau tunjangan naik, take home pay mereka naik. Sekarang sedang diproses di eksekutif," kata Dame.
Saat ini berdasarkan peraturan gubernur 68 tahun 2007, tunjangan perumahan untuk pimpinan Dewan adalah Rp20 juta sementara untuk anggota Dewan adalah Rp15 juta. Dame mengatakan, pada usulannya DPRD DKI meminta kenaikan tunjangan tersebut mencapai Rp40 juta untuk pimpinan dan Rp30 juta untuk anggota Dewan. Usulan tersebut, sudah mulai digulirkan sejak tahun lalu.
Dame mengatakan, usulan peningkatan tunjangan perumahan tersebut karena tunjangan perumahan Dewan tidak pernah naik sejak tahun 2007. Pertimbangan lainnya, jika dibandingkan dengan provinsi lain, tunjangan perumahan DPRD DKI termasuk kecil yaitu sekitar Rp 15 juta.
Reporter : Oki
Sumber : Rimanews
